Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengacara publik Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ), Tommy Albert memuji langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang telah mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta yang sebelumnya dipegang PT. Aetra Air Jakarta dan PT Palyja.
Tak hanya mengambil alih pengelolaan airnya saja namun Guberbur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengambil alih perdata (hukum) yang mengatur pengelolaan air di Ibu Kota.
Saat ini pengelolaan air bersih untuk masyarakat Jakarta dipegang oleh PAM Jaya.
"Pertama sih kami ketika membaca sikap dari gubernur karena kami tidak hadir di tempat pada saat pembacaan, bahwa gubernur akan mengambil alih sepenuhnya proses pengelolaan air dari swasta. Kami mengapresiasi dari apa yang telah gubernur buat," ujar Tommy saat di konfirmasi Selasa (12/2).
Tommy menegaskan sesudah pengelolaan air ini benar-benar dikembalikan ke Pemprov DKI, kedepanya Pemprov juga mesti tegas melakukan pengawasan.
Menurutnya pengambilan alih pengelolaan air ini Pemprov DKI berpotensi mengantongi laba yang tak sedikit. Dalam setahun saja, Tommy berkata, Pemprov DKI bisa meraup untung mencapai RP800 Miliar dari hasil pengelolaan air tersebut.
"Kelanjutan pengawasan yang pertama, Kita ingin memastikan air kembali ke negara jadi seluruhnya dikembalikan ke negara. Bukan hanya sebagian. maka karena di dalam air itu ada hak warga ada konstitusi, juga ada keuntungan dan potensi pendapatan yang besar di situ," jelasnya.
Ia pun berharap kedepan pemimpin Jakarta juga tak menutup diri. Anies pun mesti berani membuka konsultasi publik. Lanjut dia, Konsultasi publik yang dimaksud yakni musyawarah dengan wargabuntuk mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak mengenai pengelolaan air bersih ini.
"Kedua, kita pengen gubernur membuka konsultasi publik. ya lewat media bagus itu sebagai sosialisasi. Tapi kita mau ada konsultasi yang sejati dengan warga antara Pemprov DKI Jakarta untuk pertimbangkan setiap rekomendasi," jelasnya.
Menurut Tommy, dengan membuka konsiltasi publik ini Pemprov DKI secara tidak langsung telah melibatkan warga soal pengelolaan air bersih di Jakarta.
"(Konsultasi publik) juga untuk menyusun langkah atau rencana ke depan bagaimana air dikelola. jadi ada partisipasi warga yang besar di situ, Gubernur juga bisa menentukan air yang dimiliki publik itu sebaiknya sperti apa. keuntungan apa yang didapat oleh negara, keuntungan apa yang didapat oleh warga," pungkasnya.(Asp)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Wapres Jusuf Kalla Benarkan Ada Kebocoran APBN 2018 Tapi Tak Sebesar Tudingan Kubu Sebelah
