Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pada tahun ini dana hibah pariwisata yang dianggarkan sebanyak Rp3,7 triliun. Dana tersebut, juga akan diberikan pula kepada biro perjalanan hingga pengelola tempat wisata.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan dana hibah pariwisata tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,3 triliun.
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional
"Ini sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang diperluas dan ditingkatkan, bukan hanya menyentuh hotel dan restoran tapi juga menyentuh biro perjalanan wisata, pengelola destinasi, dan taman rekreasi," kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Ia mengatakan, dana hibah pariwisata diberikan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata yang terkena dampak langsung pandemi.
Pandemi setahun terakhir, disebut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, membuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam situasi memprihatinkan. Terlebih, ada 34 juta lapangan pekerjaan di sektor tersebut yang ikut terdampak.
Selain menggelontorkan dana hibah pariwisata, pemerintah juga akan mendorong program-program padat karya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 guna membuka peluang masyarakat mendapatkan mata pencaharian.
Kemenparekraf juga memiliki sejumlah program seperti BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) di destinasi wisata.
"Ini program revitalisasi toilet, berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Pada intinya kita all out untuk membantu bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Menparekraf dikutip Antara.
Sebelumnya, Skenario pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah dipastikan akan berlanjut hingga 2021. Skenario ini bagian penanganan kesehatan dampak COVID-19 akan dilakukan bersamaan dengan program pemulihan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, saat masalah kesehatan tertangani, maka ekonomi akan kembali. Tetapi, masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap COVID-19.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021.
"Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal," katanya. (*)
Baca Juga:
Beratnya Tantangan Perbankan di Tengah Pemulihan Ekonomi
