Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional- Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan pemerintahan Jokowi-JK semakin jauh dari rakyat. Buktinya, kata dia, tercermin dalam APBNP 2015 yang diajukan pemerintah kepada DPR RI.
"Dalam APBN itu ada yang meningkat dan ada yang menurun," kata Salamuddin saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk '100 Hari Jokowi-JK, Pajak Melayang, cukai Mencekik, Kong Kalikong MoU freeport, Harga Minyak Ala Pasar, Penyertaan Subsidi di BUMN dan Hilangnya Kontrol Harga Sembako Meroket' di Warung Komando, Jakarta, Rabu (28/1).
Menurutnya,yang meningkat dari APBN yang diajukan kepada legislator itu adalah target penerimaan pajak, cukai, pungutan lainnya dan hutang dalam maupun luar negeri. Semua anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak.
Dalam RAPBN 2015 sendiri, pendapatan perpajakaan diperkirakan mencapai Rp 1,484 miliar lebih. Hal ini tentu meningkat 104 miliyar atau 7,6 persen lebih dibanding dengan target dalam APBN 2015. Kenaikan ini diharapkan bersumber dari peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, dan eksistensi wajib pajak baru. Peningkatan yang cukup besar, kata dia, adalah pendapatan cukai dalam RAPBN 2015 diperkirakan mencapai Rp 141 miliar atau naik 11,8 persen.
"Anehnya, pada saat pemerintahan berupaya memperluas wajib pajak, pada saat yang sama justru pemerintah memberi kemudahan kepada Freeport terkait bea keluar eksport dan kewajiban membangun smelter," katanya.
Padahal, undang-undang minerba dalam bentuk bea keluar yang tinggi merupakan upaya menaikkan penerimaan pajak dalam pembangunan smelter merupakan tonggak awal pembangunan industri nasional dalam rangka memperkuat pondasi ekonomi nasional itu sendiri. Tak cukup dengan pembiayaan dalam negeri, Salamuddin menyebutkan bahwa ternyata utang luar negeri juga akan ditumpuk.
"Pembayaran hutang dalam RAPBNP tahun 2015 ditargetkan Rp 291,3992,7 miliar atau naik sejumlah Rp 36,536,7 miliar jika dibandingkan dengan target APBN 2015 yang mencapai Rp 254,856,0 miliar," katanya. (Hur)
