Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Penulis buku berjudul 'Dilema Bansos' Yanu Endar Prasetyo mengungkapkan, ada 36 titik kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 bulan menjelang pencoblosan Pilpres 2024. Dimulai 13 November 2023 hingga awal Februari 2024.
Saat melakukan kunker, Presiden Jokowi selain membagikan bantuan pangan, juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan sembako, menyambangi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS), bagi-bagi sertifikat tanah, mendistribusikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) pedagang pasar, dan BLT Puso untuk petani.
Baca Juga:
Pemerintah Impor 1,6 Juta Ton Beras, Penuhi Kebutuhan Domestik
Yanu, peneliti di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), menilai kunker Presiden Jokowi dalam 3 bulan menjelang pencoblosan semacam ‘paket lengkap’ bantuan sosial (Bansos). 36 titik kunker Jokowi ini dapat diakses secara terbuka di laman https://www.presidenri.go.id. Disebutkan, agenda Presiden sebelum penetapan paslon Pilpres 2024 biasanya cukup beragam.
“Tetapi, sejak 13 November 2023, setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden sampai jelang pencoblosan, kunjungan kerja Presiden cenderung memiliki pola yang seragam, misalnya datang untuk membagikan Bansos, PIP, cadangan pangan (BLT Puso), BLT pedagang pasar dan sertifikat tanah,” lanjutnya.
Baca Juga:
Penyaluran Beras SPHP Telah Mencapai 264.808 Ton
Menurut Yanu, titik yang selalu didatangi Presiden Jokowi untuk membagikan bansos yaitu, Gudang Bulog, sekolah atau lembaga pendidikan, pasar dan ruang pertemuan (terbuka/tertutup) berskala cukup besar seperti lapangan atau kantor kecamatan.
“Ini kan beberapa titik yang sempat dipermasalahkan oleh TPN karena dianggap mengikuti agenda Capres 03. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Itu baru kunjungan kerja Pak Jokowi, belum kunjungan menteri lainnya yang juga ikut bagi-bagi bansos,” lanjut Yanu.
Baca Juga:
Bulog Dapat Izin Impor Beras Berkualitas Premium
Ia mengaku cukup sulit untuk membuktikan telah terjadi politisasi bansos. Namun, ia menegaskan, tak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk melihat indikasi itu. Sejak November 2023, tercatat sejumlah BLT dirapel. Dengan penyaluran bansos BLT sebesar Rp 200 ribu per bulan, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima total Rp 600 ribu selama tiga bulan hingga bulan Maret 2024.
Dengan jumlah KPM sebanyak 18 juta kepala keluarga, maka total dana yang akan didistribusikan adalah Rp 10,8 triliun. Meskipun total dana yang didistribusikan mencapai Rp 10,8 triliun, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran yang disiapkan dari APBN untuk bansos BLT adalah sebesar Rp 11,25 triliun. (Pon)
