Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) menegaskan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih buruk jika dibandingkan dengan zaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Penegakan HAM ada penurunan yang signifikan dari zaman pak SBY ke zaman Jokowi," kata Ketua DPP Bidang Humas Ikadin, Erwin Natosmal Oemar, dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).
Padahal, kata Erwin, dalam lima prinsip negara hukum, HAM menjadi prinsip kunci. Jika bicara tentang hukum, kata Erwin, tidak mungkin HAM diabaikan. Pasalnya, HAM adalah prinsip yang fundamental.
"Hukum tidak akan ada tanpa kepentingan hak-hak dasar. Sayangnya meskipun di tiap-tiap pemimpin ada kenaikan tren setiap tahun namun prinsip HAM ada penurunan dibandingkan zaman SBY," jelas dia.
Erwin menjelaskan berdasarkan survei indeks persepsi negara hukum Indonesia yang digelar Indonesian Legal Roundtabel (ILR) bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia tren prinsip HAM mengalami penurunan di rezim Jokowi.
"Kalau kita lihat misalnya 2012, 3013 dan 2014, di zaman pak Jokowi turun lagi. Kalau klasifikasikan dua rezim ini Jokowi dan SBY, dengan sangat berat saya katakan kita ada problem soal HAM," bebernya.
Meski demikian, lanjut Erwin, di masa Jokowi ada perbaikan terhadap ketaatan pemerintah (eksekutif) dalam mematuhi hukum, menjamin independensi peradilan, dan akses terhadap keadilan.
"Namun soal penegakkan HAM ada problem serius. Perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM di zaman Jokowi lebih buruk dibandingkan zaman SBY," pungkasnya. (Pon)
