Pendaftar PPSU Tembus 7.000 Orang, Pramono: Prosesnya Dilakukan secara Terbuka

MerahPutih.com - Pelamar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta cukup tinggi. Hal itu terbukti melalui jumlah yang mendaftar pasukan oranye, yakni tembus 7.000 orang.

Data tersebut dihimpun dari hasil beberapa hari lalu ketika warga datang ke Balai Kota DKI yang mendaftar PPSU. Namun, untuk jumlah yang daftar hari ini belum terdata.

"Informasi sampai kemarin itu sudah tujuh ribu pendaftar. Hari ini berapa tentunya kita belum menghitung," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Jumat (25/4), usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIX 2025 di Halaman Balai Kota, Jumat (25/4).

Gubenur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, banyaknya pelamar kerja itu merupakan sebuah realita tingginya angka kebutuhan masyarakat yang ingin bekerja. Karena itu, Pram menegaskan, jika pihaknya bakal melayani pendaftaran sampai seluruh prosesnya selesai.

Baca juga:

Pemprov DKI Minta Warga tak Datang ke Balai Kota untuk Lamar PPSU, Bisa Daftar Online

"Nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Kami sudah memutuskan dalam rapat, Wali Kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran ini," tuturnya.

Diketahui, pada periode pertama pemerintahannya, Pramono Anung-Rano Karno akan membuka sebanyak 1.100 lowongan untuk rekrutmen PPSU.

Sementara untk awal tahun depan, Pemprov DKI Jakarta akan membuka 506 lowongan. Lalu, rekrutmen petugas Pemadan Kebakaran (Damkar) DKI Jakarta akan ditambah sebanyak 1.000.

Baca juga:

Apa itu PPSU? Tugas, Gaji, Fasilitas, hingga Cara Mendaftar

Pramono juga menegaskan, dalam perekrutan PPSU dan pertugas Damkar DKI ini akan dibuka secara transparan. Ia meminta kepada seluruh Wali Kota Jakarta yang mendapatkan alokasi anggaran PPSU untuk terlebih dulu melapor kepada dirinya maupun wakilnya Rano Karno.

"Tidak lagi misalnya peran orang dalem dan sebagainya. Saya sudah meminta anunya di wali kota, kemudian finalisasinya ada di kantor wali kota. Jadi dengan demikian ini akan diatur secara transparan, terbuka," ucapnya. (Asp)