Pencairan Bansos Pertama 2025 Capai 90 Persen, April Nanti Pakai Data Penerima Anyar
Warga menerima BLT. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah bakal gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan program-program pensasaran nasional, seperti bantuan sosial (bansos) hingga pemberdayaan masyarakat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pencairan bantuan sosial (bansos) triwulan pertama tahun 2025 sudah hampir paripurna dan menargetkan rampung sebelum memasuki bulan Ramadan pada awal bulan depan.
"Sekarang sudah 90 persen per hari ini, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua," ujar Mensos yang biasa dipanggil Gus Ipul, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu, (19/2).
Ia menjelaskan, penuntasan penyaluran bansos bakal terus berlanjut selama bulan Februari 2025 atau sebelum mulainya bulan puasa yang diprediksi pada Maret 2025.
Baca juga:
160 Ribu Ton Beras Bantuan Sosial Bakal Digelontorkan di Januari 2025
Gus Ipul mengatakan, penyaluran bansos triwulan pertama 2025 masih menggunakan data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Mensos menegaskan penyaluran bansos selanjutnya akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS," imbuhnya.
Mensos juga mengajak seluruh kepala daerah untuk ikut terlibat aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bansos.
Ia menegaskan, jika seluruh pihak berkontribusi, lanjutnya, DTSEN dapat menjadi acuan seluruh pihak dalam penyaluran bansos dan tepat sasaran.
"Kami minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut," ujar Mensos.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan DTSEN akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.
"Jadi untuk mulai semua itu, penggunaan utamanya pada kuartal dua nanti, yang sekarang masih menggunakan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (19/2).
Muhaimin menegaskan saat ini pemerintah tengah melakukan pemetaan pada DTSEN, setelah menyelesaikan pemadanan data-data yang selama ini terpisah-pisah di DTKS, Registrasi sosial ekonomi (Regsosek), hingga kemiskinan ekstrem.
"Nanti berdasarkan pengalaman terakhir DTKS, ini (DTSEN) akan ada pemetaannya," ujarnya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Pekerja Bakal Dapat Bantuan Beras 10 Kilogram dan 2 Liter Minyak Goreng
200.684 Orang Jakarta Dapat Bansos Rp 300 Ribu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Kabar Baik Bagi Pendamping PKH, Mensos Janjikan Jatah ASN Buat 33 Ribu Orang
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Kemensos Gelontorkan Santunan Rp 15 Juta untuk Korban Meninggal akibat Banjir Bandang Bali
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,