Soffi Amira
MerahPutih.com - Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menuai kritikan.
Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, khawatir banyaknya jumlah menteri ini lebih didorong oleh kepentingan politik ketimbang kepentingan rakyat.
“Penambahan posisi wakil menteri, misalnya, sering kali dikritik sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, ketimbang kebutuhan nyata untuk mempercepat implementasi kebijakan,” jelas Achmad dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (18/10).
Selain itu, penambahan jumlah menteri dan wakil menteri dapat menambah tumpang tindih dalam pengambilan keputusan dan birokrasi.
Baca juga:
Kritik Kabinet ‘Jumbo’ Prabowo Subianto, Pengamat Anggap Pemborosan Anggaran
Alih-alih mempercepat proses pemerintahan, struktur kabinet yang terlalu gemuk justru bisa memperlambat proses pengambilan kebijakan.
“Karena semakin banyak aktor yang harus dilibatkan dalam diskusi dan persetujuan,” tutur Achmad.
Achmad memberikan contoh, jika dibandingkan dengan negara-negara maju, banyak di antaranya justru memiliki struktur kabinet yang ramping dan efisien.
Misalnya, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda, cenderung memiliki jumlah menteri yang lebih sedikit, namun tetap mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif.
Baca juga:
Rekam Jejak Calon Menteri dan Wamen Prabowo Bisa Dinilai Publik
“Hal ini menunjukkan bahwa jumlah menteri yang banyak tidak selalu berkorelasi dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan,” sebut Achmad.
Pada konteks Indonesia, reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan sebenarnya bertujuan untuk merampingkan struktur pemerintahan agar lebih efisien.
“Namun, penambahan menteri dan wakil menteri justru berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi tersebut,” ungkap pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini.
Achmad mengingatkan, efisiensi birokrasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga terkait dengan pengelolaan yang baik dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
Baca juga:
Rekayasa Lalu Lintas saat Pelantikan Prabowo-Gibran Minggu Besok
“Pemerintah seharusnya fokus pada bagaimana memperbaiki kinerja kementerian yang ada, daripada menambah jumlah kementerian tanpa alasan yang jelas,” tutur Achmad.
Di tengah tantangan global dan domestik yang semakin berat, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penggunaan anggaran yang tepat dan produktif.
“Ini untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, ketimbang menambah beban APBN dengan struktur kabinet yang lebih besar,” tutup Achmad.
Sekadar informasi, dari 34 menteri dan 17 wakil menteri pada era Presiden Joko Widodo, kabinet baru Prabowo dikabarkan akan memiliki 49 menteri dan 59 wakil menteri.
Belum lagi, ditambah adanya Lembaga dan Badan baru yang dibentuk untuk mengakomodir pemerintahan Prabowo. (knu)
