Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Francine Widjojo meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak boleh pasif dalam permasalahan kelangkaan gas LPG (elpiji) 3 kilogram (Kg). Mestinya, Pemda DKI terlibat dalam menyelesaikan persoalan ini.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga perlu bantu sosialisasi agar masyarakat tidak panik selagi pasokan-pasokan gas diperbarui di seluruh Jakarta.
"Pemprov DKI Jakarta harus melakukan tindakan yang terstruktur agar kelangkaan gas LPG subsidi ini tidak meresahkan warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga harus menjamin agar elpiji 3 kilogram tetap tersedia bagi semua warga yang berhak menggunakannya," kata Francine kepada wartawan, Rabu (5/2).
Baca juga:
Mengintip Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi di Palmerah Jakarta Barat
Menurut Francine, Pemprov DKI harusnya bisa mengantisipasi kelangkaan ini dan menyusun rencana untuk membagikan gas LPG 3kg kepada warga yang membutuhkannya secara merata.
"Pengurangan kuota elpiji bersubsidi ini harus bisa diantisipasi dan ditangani dengan baik. Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan skema-skema pembagian agar semua kalangan yang berhak memperoleh elpiji bersubsidi bisa mendapatkannya," tuturnya.
Kemudian, Francine meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengecek kembali data penduduk yang berhak mendapatkan gas LPG 3kg. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3kg nya, sekaligus mencegah terjadinya penyaluran yang salah sasaran.
“Pemprov DKI Jakarta juga harus menjamin tidak terjadi kebocoran dalam penyaluran yang menyebabkan gas yang jumlahnya terbatas ini diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya,” lanjutnya.
Baca juga:
Antrean Panjang Beli Gas di Pangkalan Resmi, Warga: Stok di Pengecer Kosong
Salah satu cara untuk menyaring penerima gas LPG 3kg adalah dengan meminta warga menggunakan kode QR saat membeli barang tersebut.
“Penyaringan bisa dilakukan dengan meminta agar pembelian gas elpiji subsidi menggunakan kode QR. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga dapat menerbitkan kupon yang bisa digunakan oleh warga untuk membeli tabung gas tersebut," sarannya.
Francine juga meminta Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menambah penyaluran gas LPG 3 kg.
Lebih lanjut, kata dia, Pemprov DKI juga harus tetap mengupayakan agar kuota 407.555 metrik ton saat ini bisa ditambah hingga mendekati realisasi penyaluran elpiji subsidi 414.134 metrik ton pada 2024, atau justru ditambah jika memang kebutuhannya melebihi kuota.
"Masyarakat juga sempat dibuat khawatir dengan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kilogram secara eceran. Kekhawatiran tersebut mereda ketika izin penjualan secara eceran dikembalikan," pungkasnya. (Asp)
