Pemprov DKI Perbaiki Fasilitas Rusak Imbas Demo di DPR Soal UU Pilkada


Demo menolak Revivi UU Pilkada (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI akan memperbaiki fasilitas umum yang rusak imbas aksi demonstrasi pembatalan revisi Undang-undang (UU) Pilkada di depan gedung DPR, Jakarta.
Menurut Pj Heru, memang sudah risiko wilayah yang menjadi lokasi demo, akan memiliki kerusakan fasilitas.
"Ya itu risiko dari sebuah kegiatan tentunya nanti pemda DKI akan memperbaiki," kata Pj Heru di Jakarta, Jumat (23/8).
Oleh sebab itu, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini meminta kepada semua pihak yang menggelar aksi kembali di Jakarta tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada.
Baca juga:
Sikap Alumni Beasiswa LPDP Peduli Demokrasi Kawal Putusan MK
"Mudah mudahan tidak berlangsung lagi untuk kerusakan fasos fasum yang ada," paparnya.
Meski miris melihat tindakan tak terpuji itu, kata Pj Heru, Pemda DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya, sehingga dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat. "Namun ya itulah tanggung jawab pemda DKI," tuturnya.
Diketahui pada Kamis (22/8) kemarin elemen masyarakat dari berbagai penjuru melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto. Mereka menuntut supaya DPR tidak mengesahkan revisi rancangan undang-undang (UU) Pilkada. (asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik

DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
