Pemprov DKI Klaim Jumlah Sungai Tercemar Berat di Jakarta Turun Signifikan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 18 Juli 2025
Pemprov DKI Klaim Jumlah Sungai Tercemar Berat di Jakarta Turun Signifikan

Petugas Dinas LH DKI mengecek mutu air sungai. (foto: dok Dinas LH).

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Penurunan signifikan terjadi dan tampak dalam Status Mutu Air Sungai di Jakarta. Hasil identifikasi Indeks Pencemar (IP) menunjukkan sungai dengan kategori cemar berat berkurang menjadi cemar sedang pada tahun 2024.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa menyebutkan, cemar berat mendominasi pada tahun 2021 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi cemar sedang.

"Secara keseluruhan, mutu air sungai Jakarta selama empat tahun terakhir masih dominan cemar berat pada 36% hingga 71% titik pemantauan. Ini menandakan perlunya intervensi pengelolaan limbah dan perbaikan tata kelola air limbah domestik dan industri," ujar Jumat (18/7).

Erni menjelaskan penyebab sungai di Jakarta tercemar karena sebagian besar air limbah dari kegiatan mencuci, mandi dan limbah rumah tangga (greywater). Air cucian piring serta air bekas memasak langsung dibuang oleh warga ke saluran air tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Tumpukan sampah di pinggir sungai juga menjadi sumber pencemar.

Baca juga:

MRT Jakarta Fase 2A Bikin Blok M Makin 'Hidup' dan Jadi Penghubung Utama Sistem Transportasi Kota

Erni mengungkap masih banyak rumah di pemukiman padat dan kumuh belum memiliki sistem pengolahan limbah yang layak.

"Seluruh limbah tersebut langsung dibuang, sehingga mencemari badan air," tambahnya.

Kondisi serupa pun terjadi di kegiatan usaha seperti pabrik tahu, laundry, peternakan, RPH, restoran dan bengkel yang belum memiliki sistem pengolahan limbah dengan baik.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan instansi pembina baik SKPD/UKPD maupun Lurah, Camat dan Walikota setempat untuk membina pelaku usaha UMKM untuk mengelolaan lingkungan dengan baik," ucap Erni.

Beberapa pasar pun, Erni mengungkapkan tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang baik. Air buangan dari aktivitas jual beli seperti daging, sayuran, bahkan limbah organik langsung mengalir ke sungai dengan kandungan pencemar yang sangat tinggi.

Ia menekankan pentingnya setiap pelaku usaha terhubung dengan jaringan pengolahan air limbah terpadu. Upaya ini bisa mengurangi zat pencemar dalam air sehingga mencapai baku mutu yang aman untuk lingkungan.

Baca juga:

Sederet Aktivitas MPLS Siswa-siswi Sekolah Rakyat SRMA 10 di Jakarta

Lebih lanjut pihaknya akan meningkatkan langkah penanganan dan pencegahan melalui pendekatan kolaboratif dan terintegrasi, seperti melakukan edukasi di kawasan padat penduduk dan kegiatan usaha. Termasuk melakukan penegakkan hukum kepada pelaku usaha yang tidak mengelola limbahnya dengan baik.

"Pemprov DKI Jakarta akan memperluas jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik melalui skema kerja sama lintas sektor. Melakukan penertiban kegiatan usaha yang belum memiliki sistem pengolahan limbah," tutupnya. (Asp)

#Dinas Lingkungan Hidup #Pemprov DKI Jakarta #Sungai
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
KJP Plus tak bisa dicairkan setiap bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan setiap bulannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Kini Berubah Jadi Kebutuhan Mendesak di Jakarta
Hunian vertikal kini menjadi kebutuhan mendesak di Jakarta. Sebab, warga harus memiliki akses tempat tinggal yang layak.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Kini Berubah Jadi Kebutuhan Mendesak di Jakarta
Indonesia
Pramono Heran Ada Isu Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tegaskan Hanya Bahas Pembayaran Non-tunai
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, heran dengan munculnya isu kenaikan tarif parkir di Jakarta. Ia memastikan, bahwa tidak ada kenaikan tarif parkir.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Pramono Heran Ada Isu Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tegaskan Hanya Bahas Pembayaran Non-tunai
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
KJP Tahap II Cair, 700 Ribu Lebih Penerima di Jakarta Dapat Bantuan
Gubernur Pramono sebut penyaluran dana dilakukan bertahap via ATM dan buku tabungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
KJP Tahap II Cair, 700 Ribu Lebih Penerima di Jakarta Dapat Bantuan
Indonesia
Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta
Hunian vertikal kini dianggap sebagai solusi atas keterbatasan lahan di Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Bagikan