Pemprov DKI Kerahkan 5.000 PNS ke Pasar-Pasar Tradisional


Seorang penjual di pasar tradisional Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2019). (Antara/Aria Cindyara)
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta kembali mengerahkan 3.000 aparatur silip negara (PNS) ke pasar tradisional dalam kegiatan pengawasan dan penindakan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan PSBB transisi.
Hal itu tercantum dalam surat tugas Sekretariat Daerah nomor 554/-081 tentang Pemantauan Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Baca Juga:
PSI: Terjunkan Ribuan PNS untuk Jaga Pasar Berisiko Tinggi Penularan Corona
PNS yang diterjunkan di bawah usia 50 tahun ke bawah, tidak memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, dan tidak dalam kondisi hamil.
Pada 23 Juni 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta melepas 2.000 ASN sebagai petugas pengawasan dan penindakan kegiatan masyarakat selama PSBB masa transisi.

Artinya hingga saat ini ada sebanyak 5.000 PNS yang dikerahkan untuk menjaga dan mengawasi PSBB transisi.
Gubernur DKI Jakarta Gubernur mengatakan bahwa jumlah 2.000 petugas yang tersebar di seluruh penjuru khususnya area pasar memang belum cukup untuk mengawasi 11 juta lebih penduduk DKI Jakarta.
Baca Juga:
IKAPPI: 833 Pedagang Pasar Positif, Paling Banyak di Jakarta
Terdapat 151 pasar yang dikelola Perumda (PD) Pasar Jaya yang diawasi dan dijaga 5000 ASN dimulai dari Senin 6 Juli hingg 19 Juli 2020.
Rinciannya, 32 pasar di Jakarta Timur, 26 pasar di Jakarta Selatan, 27 pasar di Jakarta Utara, 38 pasar di Jakarta Pusat, dan 28 pasar di Jakarta barat.
"Saya minta kepada semua, jaga nama baik Pemprov DKI Jakarta. Tunjukkan sikap yang tegas dan beradab, tunjukkan cara komunikasi yang bersahabat dan menghormati orang, tapi tetap menegakkan aturan dan selalu sabar, karena mengingatkan orang mudah, tapi diingatkan belum tentu," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo

Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru

Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1

Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta

Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI

Kualitas Udara Jakarta Berada di Ambang Batas Tidak Sehat pada Selasa (16/9), Kelompok Sensitif Diharap Pakai Masker

Pemprov DKI Umumkan 1.000 Petugas Damkar Lolos Seleksi Awal, Rabu (17/9)

Siap-Siap! Hasil Seleksi Awal Pemadan Kebakaran Jakarta Diumukan Rabu (17/9)
