Pemprov DKI Jaring 1.579 PPKS hingga Maret 2025

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 12 April 2025
Pemprov DKI Jaring 1.579 PPKS hingga Maret 2025

Ilustrasi (Pemprov DKI)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta melalui Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) berhasil menjaring 1.579 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama triwulan pertama 2025. Atau dari periode bulan Januari, Februari dan Maret.

Penjangkauan ini mencakup lima wilayah kota administrasi serta dilakukan langsung oleh tim dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya merespons kondisi kerentanan sosial.

Rincian PPKS terjangkau sebagai berikut, oleh Satgas P3S Dinas Sosial berjumlah 138 orang, Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Pusat 231 orang, dan Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara 340 orang.

Selanjutnya Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Barat sebanyak 372 orang, Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Selatan 208 orang dan Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Timur sebanyak 290 orang.

Baca juga:

Pemprov DKI Jaring Hampir 6 Ribu PPKS Sepanjang 2024, Gelandangan Paling Banyak!

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, penjangkauan ini merupakan bagian dari langkah awal dalam proses rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif.

"Selama Januari hingga Maret 2025, angka penjangkauan kami cukup tinggi, menunjukkan dinamika sosial yang harus terus kami pantau. Petugas P3S kami setiap hari turun ke lapangan untuk menjangkau dan memberikan layanan awal bagi kelompok rentan," ujar Premi dalam keterangannya, Sabtu (12/4).

Ia menyampaikan, semua PPKS yang dijangkau telah melalui proses asesmen untuk kemudian dirujuk ke panti sosial maupun unit layanan lain sesuai kebutuhannya seperti Rumah Sakit, atau dikembalikan kepada keluarganya, jika yang bersangkutan masih memiliki keluarga.

Premi juga menyoroti upaya khusus yang dilakukan selama bulan Ramadan. Ia menilai, adanya peningkatan jumlah PPKS pada bulan Maret terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial di jalanan selama bulan Ramadan, khususnya menjelang momen Lebaran.

"Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan jumlah PPKS di jalanan. Kami menugaskan Satgas P3S yang melakukan pemantauan secara intensif di lebih dari 300 titik rawan PPKS di seluruh wilayah Jakarta," ucapnya.

Premi menjelaskan, penanganan dilakukan secara persuasif, humanis, dan tanpa kekerasan, dengan pendekatan yang menghormati hak asasi dan martabat setiap individu.

Baca juga:

Sekda DKI Akui Banyak PPKS Memprihatinkan Tapi Giliran Diperiksa Banyak Simpan Duit

Selain menggandeng unsur pemerintah daerah lainnya seperti Satpol PP dan kepolisian, Dinas Sosial juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan PPKS melalui aplikasi JAKI atau kanal resmi lainnya.

Menurutnya, keterlibatan warga sangat krusial. Dengan dukungan masyarakat, Dinas Sosial DKI Jakarta bisa menjangkau lebih banyak PPKS dan memberikan intervensi yang tepat waktu.

"Upaya penjangkauan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan ramah terhadap kelompok marjinal, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pelayanan kesejahteraan sosial," tandasnya. (Asp)

#Dinas Sosial #Pemprov DKI Jakarta #Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta
Hunian vertikal kini dianggap sebagai solusi atas keterbatasan lahan di Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta DKI Tambah Layanan Digital dan Mobil Lab untuk Uji Kualitas Air
Pemprov DKI melalui PAM Jaya luncurkan aplikasi LAPOR PAM dan Mobil Lab Uji PAM LAB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Pemprov DKI Jakarta DKI Tambah Layanan Digital dan Mobil Lab untuk Uji Kualitas Air
Indonesia
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ingin PMI berbeda dari daerah lain. Hal itu ia ungkapkan saat acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta 2025-2030.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Pramono berharap kerja sama penyediaan fasilitas kredit perumahan antara Pemprov DKI dengan Kementerian PKP bisa berjalan optimal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Menteri PKP sebut persiapan penyediaan rumah di Jakarta memiliki ekosistem yang cukup lengkap.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan