Soffi Amira
MerahPutih.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyebutkan, kualitas udara Ibu Kota mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya hingga menjadi sorotan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, dalam Diskusi Pemantauan Kualitas Udara 2023 dan Strategi Pengendalian Kualitas Udara Melalui Kawasan Rendah Emisi di DKI Jakarta, Rabu (17/1).
Baca juga:
Asep mengatakan, tingginya kualitas udara di Jakarta tahun lalu bisa terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya curah hujan pada tahun tersebut.
"Dibandingkan tahun 2022, konsentrasi PM2.5 tahun 2023 cenderung lebih tinggi terutama pada musim kemarau, lalu dipengaruhi munculnya gejala El Nino, yang menyebabkan curah hujan rendah dalam periode lebih lama (hingga Oktober). Bahkan, pengaruhnya berlangsung hingga bulan Desember," ucap Asep dalam acara, Rabu (17/1).
Asep mengungkapkan, data tahunan tersebut diambil dari seluruh Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang tersebar diseluruh wilayah Jakarta. Saat ini, DLH DKI telah memiliki 12 SPKU yang bertaraf reference grade dan akan ditambah lagi pada 2024 ini.
"Hingga saat ini, Jakarta sudah memiliki 12 SPKU bertaraf reference-grade yang sudah berjalan, dan ditambahkan lagi 9 di tahun ini. Targetnya 25 SPKU reference-grade ditahun 2025, jumlah ini merupakan jumlah yang ideal," ucapnya.
Kehadiran 9 SPKU baru tersebut diharapkan bisa memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal. Kemudian, bisa dijadikan sebagai rujukan utama oleh semua pihak. Supaya penerapannya maksimal, juga didukung dengan regulasi lain yang bisa menaikkan kualitas udara Jakarta.
"Tahun 2024 ini kita akan kebut penanggulangan kualitas udara di Jakarta. Selain menambah jumlah SPKU, juga menguatkan regulasi peningkatan kualitas udara, salah satunya melalui zona rendah emisi," ujar Asep.
Pada kesempatan yang sama, Deputy Program Director Climate Change, Energy, Cities, and Ocean WRI Indonesia, Almo Pradana, mengapresiasi kerja sama dengan Dinas LH DKI untuk meningkatkan aksesibilitas data kualitas udara yang bisa menjadi rujukan bagi kebijakan berbasis sains.
"Kita berkomitmen mendukung DLH DKI agar terus memiliki data yang berkualitas dan bisa diakses oleh publik. dan juga data-data tersebut juga bisa diterjemahkan menjadi kebijakan percontohan di Indonesia," ungkap Almo.
Sebagai bagian dari dukungan konkrit terhadap usaha bersama mengatasi dampak buruk polusi udara, inisiatif Clean Air Catalyst juga turut berkontribusi dalam menambah jumlah alat pengukuran kualitas udara reference grade di DKI pada 2023 lalu.
"Tambahan tiga alat pengukuran kualitas udara reference grade di 3 lokasi SPKU, termasuk di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kantor Walikota Jakarta Barat, dan Rusun Marunda. Selain itu, ada penambahan empat sensor untuk jenis polutan black carbon pada SPKU yang sudah ada untuk mengukur pencipta jenis jenis polutan baru," imbuh Almo.
Sebagai salah satu strategi kunci pengendalian kualitas udara, dalam kerja sama dengan Dinas LH dan mitra lainnya, Almo mengatakan, WRI Indonesia juga mendorong intervensi di sektor transportasi dengan pengembangan kawasan rendah emisi atau low emission zone (LEZ).
Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta seperti yang tercantum dalam Keputusan Gubernur 576 tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Polusi Udara untuk mengurangi polusi dari sumber bergerak. (Asp)
