Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta

Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta akan membantu sebanyak 85 ribu siswa yang tidak lolos seleksi pendaftaran PPDB dan terpaksa harus mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

Pada pendaftaran PPDB 2020, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653 siswa. Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011. Namun data yang tersaring Pemprov DKI hanya terdapat 85.507 siswa yang akan diberikan bantuan pendidikan.

"Hasil padanan data antara data PPDP yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta, atau yang tidak ikut PPDB negeri sebelumnya, karena masuk sekolah swasta kelas papan atas pada umumnya," kata Asisten Kesehatan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto dalam video Rapim yang diunggah di Youtube milik Pemprov DKI Senin (20/7).

Baca Juga:

Kubu Novel Baswedan Laporkan Irjen Pol Rudy Heriyanto Atas Dugaan Hilangkan Barang Bukti

Bantuan tersebut akan diberikan bagi siswa yang terdampak COVID-19 tetapi siswa tidak lolos di sekolah negeri sehingga harus masuk ke swasta.

Dari jumlah siswa, asumsi anggaran diperkirakan untuk menalangi uang pangkal masuk sekolah swasta sebesar Rp171 miliar. Sumber dana yang digunakan masih belum diputuskan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2020 atau pakai dana Bantuan Tak Terduga (BTT).

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos. Data yang dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak wabah corona.

Catur menuturkan bagi siswa yang terdampak corona namun diterima di sekolah negeri tidak akan mendapatkan bantuan biaya masuk sekolah berupa keringanan uang pangkal. Karena masuk sekolah negeri tidak menggunakan uang pangkal.

"Untuk yang diterima di sekolah negeri ini memang tidak kami masukan, karena mereka tidak ada uang pangkal," paparnya.

Baca Juga:

Kalung Anti-Corona Picu Polemik, Nasib Mentan Syahrul Yasin di Ujung Tanduk

Catur mengaku dirinya telah berkoordinasi dengan Disdik DKI untuk dapat mengeksekusi kebijakan tersebut. Kata dia, Disdik pun telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dinas pendidikan nomor 57 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa sekolah (swasta) hendaknya secara bijaksana tidak membebani warga terutama biaya pendidikan awal tahun pelajaran.

"Kemudian, kami sampaikan juga Pak Gub, bahwa disdik juga sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS), dari hasil pertemuan itu dapat kami sampailan adanya komitmen pak bahwa sekolah2 swasta akan tetap menampung siswa yang secara keuangan mengalami kendala," tutupnya. (Asp)