Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,548 triliun pada pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun anggaran 2025, dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, ada sejumlah pos anggaran di masing-masing OPD yang terkena efisiensi, pada program Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
"Total yang sudah berhasil atau bisa ditandai untuk nantinya mungkin nanti dilihat kembali oleh Pak Gubernur, Pak Wagub, itu ada Rp 1,548 triliun, yang kira-kira bisa digunakan untuk kegiatan prioritas," kata Michael di Jakarta, Senin (24/2).
Baca juga:
Anggaran Pemprov DKI Dipangkas Rp 38 Miliar karena Efisiensi, Wagub Rano: Tidak Besar
Michael menyatakan, enam pos anggaran di antaranya, perjalanan dinas luar negeri Rp 37,9 miliar, anggaran makan dan minum Rp 89,5 miliar, serta belanja modal Rp 47 miliar.
Kata Michael, usai diefisiensikan, anggaran perjalanan dinas luar negeri sisa Rp 70 miliar, anggaran makan dan minum sisa Rp 637,5 miliar, serta anggaran belanja modal sisa Rp 101 miliar.
Pemprov Jakarta kini masih menuangkan efisiensi anggaran tersebut dalam berita acara. Nantinya, Pemprov Jakarta akan membuat produk hukum terkait efisiensi anggaran yang dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat.
Mengingat, efisiensi anggaran merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami juga sedang menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme bagaimana nanti mengeksekusinya (membuat produk hukum efisiensi)," ujar Michael.
Baca juga:
Jembatani Warga Jakarta, KPU DKI Siapkan Buku Janji Kampanye Pramono - Rano
Ia memastikan program pengembangan infrastruktur di Jakarta tak akan terpengaruhi efisiensi anggaran. Menurut Michael, program pengembangan daerah lain terimbs efisiensi anggaran lantaran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berkurang.
Di satu sisi, dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jakarta hanya berkurang Rp 33 miliar. Puluhan miliar itu sejatinya diperuntukkan program Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta dan Dinas Bina Marga Jakarta.
Michael menyebutkan, Pemprov Jakarta sementara ini hendak menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk program Dinas SDA Jakarta dan Dinas Bina Marga Jakarta yang batal menggunakan dana transfer.
"Untuk proyek-proyek yang bersumber dari PAD, itu masih bisa kita alokasikan belanjanya. Dengan catatan, tentunya optimalisasi pendapatan asli daerahnya itu sesuai dengan target," tutupnya. (Asp)
