Pemprov DKI Didesak Bentuk Satgas Cacar Monyet

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 07 November 2023
Pemprov DKI Didesak Bentuk Satgas Cacar Monyet

Ilustrasi - Penderita cacar monyet atau monkeypox. ANTARA/HO-Sutterstock/aa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus cacar monyet atau monkeypox harus ditangani serius oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sebab hampir setiap hari terjadi penambahan orang yang terkonfirmasi cacar monyet.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat kasus monkeypox di Jakarta berjumlah 28 orang hingga 5 November.

Baca Juga:

Cara Pemprov Jabar Tangani Kasus Cacar Monyet

Wakil ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mendesak Pemprov DKI untuk membentuk Satgas Penanganan Cacar Monyet di DKI Jakarta.

"Sampai hari ini, sudah ada 28 orang yang terjangkit, Dinkes harus melakukan kesigapan menangani wabah ini, meski kenaikan kasusnya cukup lamban namun tetap harus waspada dan siaga," ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai sudah saatnya membentuk satgas khusus untuk menangani dan menanggulanginya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Tegaskan Vaksin Cacar Monyet Tak Diperuntukan Semua Orang

"Satgas khusus merupakan bentuk keseriusan pemprov dalam menangani wabah ini, demi menyelamatkan warga DKI khususnya mereka yang kaum rentan terhadap penyakit baik anak dan lansia," tegasnya.

Dinkes juga perlu melakukan pelacakan (tracing) secara ketat terhadap kelompok yang berisiko tinggi tertular atau menularkan virus cacar monyet tersebut.

"Bukan hanya melacak, tapi juga memantau mereka yang bergejalan dan yang terpapar sampai sembuh total. Jangan lupa juga percepatan pemberian vaksin," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

Dinkes DKI Lakukan Tracing Kontak Seksual Pasien Cacar Monyet

#Cacar Monyet #PSI #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Bagikan