Pemprov DKI Beberkan Penyebab Penghuni DP 0 Rupiah Klapa Village Rendah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 14 Desember 2019
Pemprov DKI Beberkan Penyebab Penghuni DP 0 Rupiah Klapa Village Rendah

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah susun hunian DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta, Selasa (25/6)./ Antara Foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan DKI Jakarta menjelaskan penyebab belum terisinya hunian Rumah DP 0 Persen di Klapa Village, Jakarta Timur yang saat ini baru ditempati sekitar 100 unit dari 780 unit.

Faktor hunian rendah rumah tanpa DP itu karena Pemprov DKI menetapkan regulasi yang sangat ketat dalam menyaring calon penghuni. Ada beberapa persyaratan dari Bank DKI yang mesti dipenuhi calon penghuni.

Baca Juga:

DPRD Desak Hunian DP 0 Persen Pemprov DK di Cilangkap Rampung Lebih Cepat

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka calon penghuni tidak berhak mengambil rumah DP 0 pesen itu.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat groundbreaking rumah DP 0 rupiah (MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan saat groundbreaking rumah DP 0 rupiah (Foto: MP/Asropih)

"Betul sangat banyak peminatnya, tapi juga kebanyakan tidak memenuhi syarat," ujar Kelik saat dikonfirmasi Sabtu (14/12).

Adapun syarat yang dianggap membebankan para calon penghuni terletak pada kemampuan membayar kredit. Sehingga unit Klapa Village saat ini baru ditempati sekitar 100 unit.

Baca Juga:

Anies Groundbreaking Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap

"Para calon penghuni juga masih ada yang memiliki cicilan seperti kendaraan dan yang lainnya, sehingga membuat pihak bank tidak memasukan mereka," ujarnya.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)

Kelik menjelaskan, bagi para calon pemilik yang ditolak karena masih memiliki cicilan lain. Untuk itu Pemprov DKI menyarankan mereka agar bergabung ke dalam rumah susun sewa (rusunawa).

"Opsi lain jika terganjal dengan cicilan bulanan maka silakan pindah ke rusunawa," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anggaran Formula E, Rumah DP 0 Persen dan TGUPP Disorot Fraksi DPRD DKI, Begini Tanggapan Anies

#RUmah DP 0 Persen #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Wali Kota Mamdani mengajak Pramono bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York untuk membahas solusi atas sejumlah persoalan perkotaan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Indonesia
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Pada tahap awal, layanan segmen Velodrome–Manggarai dibuka secara terbatas di tiga stasiun baru, yakni Rawamangun, Pramuka, dan Manggarai.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Jakarta Hadapi Kekeringan, DPRD Minta Dinkes Sediakan Air Minum Gratis
Dinkes DKI Jakarta disarankan bekerja sama dengan dinas dan badan usaha milik daerah (BUMD) terkait untuk menyediakan titik-titik pembagian air minum gratis.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Jakarta Hadapi Kekeringan, DPRD Minta Dinkes Sediakan Air Minum Gratis
Indonesia
BPBD DKI Ingatkan Potensi Kekeringan, Warga Diminta Hemat Air
Wilayah yang masuk kategori Awas meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
Dwi Astarini - Senin, 14 September 2026
BPBD DKI Ingatkan Potensi Kekeringan, Warga Diminta Hemat Air
Indonesia
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Dukcapil juga memverifikasi alamat tempat tinggal WNA serta memantau perubahan status kependudukan.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Uji coba diperlukan untuk mengetahui kekurangan layanan sebelum LRT Jakarta dioperasikan secara lebih luas.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Indonesia
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengubah wajah kota agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi warga.
Yusuf Abdillah - Kamis, 10 September 2026
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Ada 147 mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pemutakhiran desil.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Bagikan