Pemprov DKI Beberkan Penyebab Penghuni DP 0 Rupiah Klapa Village Rendah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 14 Desember 2019
Pemprov DKI Beberkan Penyebab Penghuni DP 0 Rupiah Klapa Village Rendah

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah susun hunian DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta, Selasa (25/6)./ Antara Foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan DKI Jakarta menjelaskan penyebab belum terisinya hunian Rumah DP 0 Persen di Klapa Village, Jakarta Timur yang saat ini baru ditempati sekitar 100 unit dari 780 unit.

Faktor hunian rendah rumah tanpa DP itu karena Pemprov DKI menetapkan regulasi yang sangat ketat dalam menyaring calon penghuni. Ada beberapa persyaratan dari Bank DKI yang mesti dipenuhi calon penghuni.

Baca Juga:

DPRD Desak Hunian DP 0 Persen Pemprov DK di Cilangkap Rampung Lebih Cepat

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka calon penghuni tidak berhak mengambil rumah DP 0 pesen itu.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat groundbreaking rumah DP 0 rupiah (MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan saat groundbreaking rumah DP 0 rupiah (Foto: MP/Asropih)

"Betul sangat banyak peminatnya, tapi juga kebanyakan tidak memenuhi syarat," ujar Kelik saat dikonfirmasi Sabtu (14/12).

Adapun syarat yang dianggap membebankan para calon penghuni terletak pada kemampuan membayar kredit. Sehingga unit Klapa Village saat ini baru ditempati sekitar 100 unit.

Baca Juga:

Anies Groundbreaking Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap

"Para calon penghuni juga masih ada yang memiliki cicilan seperti kendaraan dan yang lainnya, sehingga membuat pihak bank tidak memasukan mereka," ujarnya.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)

Kelik menjelaskan, bagi para calon pemilik yang ditolak karena masih memiliki cicilan lain. Untuk itu Pemprov DKI menyarankan mereka agar bergabung ke dalam rumah susun sewa (rusunawa).

"Opsi lain jika terganjal dengan cicilan bulanan maka silakan pindah ke rusunawa," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anggaran Formula E, Rumah DP 0 Persen dan TGUPP Disorot Fraksi DPRD DKI, Begini Tanggapan Anies

#RUmah DP 0 Persen #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
ShowBiz
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Tim penyelenggara berambisi mendatangkan deretan anggota juri internasional yang memiliki rekam jejak serta filmografi kuat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Bagikan