Pemprov DKI Akan Stop Suplai Makanan pada Pencari Suaka di Kalideres

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 21 Agustus 2019
Pemprov DKI Akan Stop Suplai Makanan pada Pencari Suaka di Kalideres

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mulai Rabu (21/8) malam ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan pengiriman bantuan logistik bagi para pencari suaka yang ditampung di eks gedung kodim di Kalideres, Jakarta Barat. Bantuan makanan itu juga sebenarnya sudah harus diberhentikan pada 18 Agustus 2019 lalu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa?Bangsa untuk mencarikan solusi mengenai ribuan para imigran pencari suaka yang sempat menggelandang di trotoar Jalan Kebon Sirih beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pemprov DKI Setop Bantuan Logistik Pencari Suaka di Kalideres

Prasetyo juga mengungkapkan sebanyak 1.192 pencari suaka yang ditampung di lahan eks Kodim Kalideres hanya diberikan tenggat waktu sampai 31 Agustus 2019 mendatang. Pasalnya, kata Prasetyo, sudah banyak laporan dari masyarakat sekitar yang terganggu dengan keberadaan mereka.

Para pencari suaka yang ditampung di Daan Mogot, Jakarta Barat (MP/Kanu)
Para pencari suaka yang ditampung di Daan Mogot, Jakarta Barat (MP/Kanu)

"Sebab mereka kita sudah bantu selama 41 hari dengan sifat kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Terlebih bantuan berupa makanan yang diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat secara rutin dua kali sehari sejak 11 Juli 2019 lalu, akan dihentikan mulai hari ini. Jadi mulai besok hingga 31 Agustus pemerintah sudah tidak menyuplai makanan lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku takut bila UNHCR tak mengambil tindakan secepatnya, maka ada gejolak sosial yang terjadi.

"Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman," tutur Taufan.

Namun sayangnya pihak UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa kemana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019 besok. Justru meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan izin para pencari suaka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca Juga: Selama Satu Minggu Kebutuhan Pencari Suaka Ditanggung Pemprov DKI

"Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah," kata Julia, selaku Senior protection officer UNHCR.

Tak hanya UNHCR, saat ini International Organization for Migration (IOM) juga menyanggupi untuk membantu mencarikan solusi para pencari suaka dan memfasilitasi yang ingin pulang ke negara asalnya tanpa paksaan.

"Berkaitan dengan populasi yang ada di Kalideres dengan jumlah 1.200 - 1.300, kami memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Kita juga punya program fasilitas pemulangan bagi yang ingin kembali ke Negara asal tanpa paksaan," kata Waliraz, selaku Chief Migration Health Physician IOM. (Asp)

Baca Juga: Warga Daan Mogot Kesal Permukiman Mereka Jadi Tempat Penampungan Para Pencari Suaka

#PBB #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Jumlah narapidana di Prancis mencapai 90.937 orang, jauh melampaui kapasitas penjara. Hampir 9.000 orang terpaksa tidur di atas kasur lantai.
Yusuf Abdillah - Selasa, 03 November 2026
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Dunia
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Kuba mengadu ke PBB usai 2,6 juta rakyatnya kesulitan air minum akibat krisis listrik dan blokade ekonomi Amerika Serikat. Simak laporan resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Indonesia
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Mineral kritis yang menjadi komoditas kunci dalam transisi energi harus membawa timbal balik yang bermanfaat bagi negara berkembang pemiliknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Indonesia
Poin Poin Pertemuan Presididen Prabowo Dengan Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sekjen PBB membahas reformasi sistem multilateral serta kemajuan mencapai Agenda 2030
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Poin Poin Pertemuan Presididen Prabowo Dengan Sekjen PBB António Guterres di  Hambalang
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Dunia
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Pemanasan global telah merusak stabilitas ekologi Himalaya yang rapuh, melelehkan permafrost serta gletser, dan mempercepat timbulnya berbagai bahaya.
Dwi Astarini - Jumat, 25 September 2026
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Indonesia
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Menlu Sugiono memanfaatkan rangkaian Sidang Umum PBB di New York untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Bagikan