Pemprov DKI Akan Stop Suplai Makanan pada Pencari Suaka di Kalideres

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 21 Agustus 2019
Pemprov DKI Akan Stop Suplai Makanan pada Pencari Suaka di Kalideres

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mulai Rabu (21/8) malam ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan pengiriman bantuan logistik bagi para pencari suaka yang ditampung di eks gedung kodim di Kalideres, Jakarta Barat. Bantuan makanan itu juga sebenarnya sudah harus diberhentikan pada 18 Agustus 2019 lalu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa?Bangsa untuk mencarikan solusi mengenai ribuan para imigran pencari suaka yang sempat menggelandang di trotoar Jalan Kebon Sirih beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pemprov DKI Setop Bantuan Logistik Pencari Suaka di Kalideres

Prasetyo juga mengungkapkan sebanyak 1.192 pencari suaka yang ditampung di lahan eks Kodim Kalideres hanya diberikan tenggat waktu sampai 31 Agustus 2019 mendatang. Pasalnya, kata Prasetyo, sudah banyak laporan dari masyarakat sekitar yang terganggu dengan keberadaan mereka.

Para pencari suaka yang ditampung di Daan Mogot, Jakarta Barat (MP/Kanu)
Para pencari suaka yang ditampung di Daan Mogot, Jakarta Barat (MP/Kanu)

"Sebab mereka kita sudah bantu selama 41 hari dengan sifat kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Terlebih bantuan berupa makanan yang diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat secara rutin dua kali sehari sejak 11 Juli 2019 lalu, akan dihentikan mulai hari ini. Jadi mulai besok hingga 31 Agustus pemerintah sudah tidak menyuplai makanan lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku takut bila UNHCR tak mengambil tindakan secepatnya, maka ada gejolak sosial yang terjadi.

"Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman," tutur Taufan.

Namun sayangnya pihak UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa kemana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019 besok. Justru meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan izin para pencari suaka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca Juga: Selama Satu Minggu Kebutuhan Pencari Suaka Ditanggung Pemprov DKI

"Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah," kata Julia, selaku Senior protection officer UNHCR.

Tak hanya UNHCR, saat ini International Organization for Migration (IOM) juga menyanggupi untuk membantu mencarikan solusi para pencari suaka dan memfasilitasi yang ingin pulang ke negara asalnya tanpa paksaan.

"Berkaitan dengan populasi yang ada di Kalideres dengan jumlah 1.200 - 1.300, kami memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Kita juga punya program fasilitas pemulangan bagi yang ingin kembali ke Negara asal tanpa paksaan," kata Waliraz, selaku Chief Migration Health Physician IOM. (Asp)

Baca Juga: Warga Daan Mogot Kesal Permukiman Mereka Jadi Tempat Penampungan Para Pencari Suaka

#PBB #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyambut baik resolusi PBB tersebut, mengapresiasi sikap semua negara yang mendukungnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
WMO PBB: Karhutla Ancam Kualitas Udara Global
Asap kebakaran ekstrem meningkat tiga kali lipat sejak 1990-an, berkontribusi pada 100 ribu kematian tambahan tiap tahun.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
WMO PBB: Karhutla Ancam Kualitas Udara Global
Dunia
Peringatan WMO: Kebakaran Hutan dan Gelombang Panas Bisa Perparah Polusi Udara Global
Peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan dan gelombang panas dapat menghambat upaya global memperbaiki kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Senin, 07 September 2026
Peringatan WMO: Kebakaran Hutan dan Gelombang Panas Bisa Perparah Polusi Udara Global
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Dunia
Peringatan PBB: El Nino 2026 Bisa Capai Level Ekstrem dan Bertahan hingga 2027
PBB melalui Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan akan semakin menguat.
Yusuf Abdillah - Kamis, 03 September 2026
Peringatan PBB: El Nino 2026 Bisa Capai Level Ekstrem dan Bertahan hingga 2027
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Pemerintah menetapkan besaran alokasi dana khusus guna memastikan proses renovasi total berjalan sesuai standar keamanan gedung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Bagikan