Pemprov DKI Akan Stop Suplai Makanan pada Pencari Suaka di Kalideres

MerahPutih.com - Mulai Rabu (21/8) malam ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan pengiriman bantuan logistik bagi para pencari suaka yang ditampung di eks gedung kodim di Kalideres, Jakarta Barat. Bantuan makanan itu juga sebenarnya sudah harus diberhentikan pada 18 Agustus 2019 lalu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa?Bangsa untuk mencarikan solusi mengenai ribuan para imigran pencari suaka yang sempat menggelandang di trotoar Jalan Kebon Sirih beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pemprov DKI Setop Bantuan Logistik Pencari Suaka di Kalideres

Prasetyo juga mengungkapkan sebanyak 1.192 pencari suaka yang ditampung di lahan eks Kodim Kalideres hanya diberikan tenggat waktu sampai 31 Agustus 2019 mendatang. Pasalnya, kata Prasetyo, sudah banyak laporan dari masyarakat sekitar yang terganggu dengan keberadaan mereka.

"Sebab mereka kita sudah bantu selama 41 hari dengan sifat kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Terlebih bantuan berupa makanan yang diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat secara rutin dua kali sehari sejak 11 Juli 2019 lalu, akan dihentikan mulai hari ini. Jadi mulai besok hingga 31 Agustus pemerintah sudah tidak menyuplai makanan lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku takut bila UNHCR tak mengambil tindakan secepatnya, maka ada gejolak sosial yang terjadi.

"Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman," tutur Taufan.

Namun sayangnya pihak UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa kemana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019 besok. Justru meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan izin para pencari suaka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca Juga: Selama Satu Minggu Kebutuhan Pencari Suaka Ditanggung Pemprov DKI

"Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah," kata Julia, selaku Senior protection officer UNHCR.

Tak hanya UNHCR, saat ini International Organization for Migration (IOM) juga menyanggupi untuk membantu mencarikan solusi para pencari suaka dan memfasilitasi yang ingin pulang ke negara asalnya tanpa paksaan.

"Berkaitan dengan populasi yang ada di Kalideres dengan jumlah 1.200 - 1.300, kami memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Kita juga punya program fasilitas pemulangan bagi yang ingin kembali ke Negara asal tanpa paksaan," kata Waliraz, selaku Chief Migration Health Physician IOM. (Asp)

Baca Juga: Warga Daan Mogot Kesal Permukiman Mereka Jadi Tempat Penampungan Para Pencari Suaka