Pemprov dan DPRD DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Sebesar Rp 81,58 Triliun

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 81.580.775.411.048 atau Rp 81,58 triliun.

Angka tersebut merupakan hasil pembahasan serta pendalaman di rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI pada (21/8) mendatang dan pendalaman di komisi.

“Kita setujui ya. Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di komisi-komisi," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI, Rabu (9/8).

Baca Juga:

Heru Budi Akui Siap Hadapi Hak Angket DPRD DKI Soal Pembatalan ITF

Prasetyo berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran sebaik mungkin, terutama untuk enam program prioritas, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.

Terkait penanggulangan banjir yang selama ini menjadi momok menakutkan warga Jakarta setiap tahun, Pras meminta Pemprov segera mengambil tindakan yang tepat. Salah satunya melakukan pembebasan lahan di kawasan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pasalnya kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir, bahkan ketinggian air bisa mencapai dada orang dewasa dan tanggul pernah jebol akibat tidak kuat menahan derasnya air Kali Pulo.

"Saya pernah ke situ, itu memang harus segera dieksekusi (pembebasan lahan). Jadi kali ditutup tanggul, tapi bawahnya merembes. Akhirnya ada orang meninggal di situ," ungkapnya.

Baca Juga:

Komisi D DPRD DKI Dukung Heru Budi Stop Proyek ITF Sunter

Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyatakan kesiapannya untuk melakukan mediasi dengan warga sekitar tanggul dan mencari solusi kepada warga yang tidak punya bukti kepemilikan tanah yang sah.

"Kita sangat hati-hati ini dalam menentukan tanah-tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya. Kita berkonsultasi beberapa minggu yang lalu terkait ini, mengundang Kementerian ATR, kita hadirkan Kanwil BPN juga untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang kira-kira bukti kepemilikannya tidak ada," katanya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 72,32 triliun.

"Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 52,36 triliun, Pendapatan Transfer Rp 19,25 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 722,12 miliar. Serta dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 9,23 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 5,41 triliun," tandasnya.

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp 71,81 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 58,84 triliun, Belanja Modal Rp 11,47 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 1,17 triliun dan Belanja Transfer Rp 318,31 miliar. Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,76 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 7,90 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp 1,86 triliun. (Asp)

Baca Juga:

MAKI Dorong KPK Selidiki Dugaan Pemprov DKI Beli Lahan Sendiri di Jakber