Pemkot Cirebon dan Panwaslu Tanda Tangan NPHD

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 26 September 2017
Pemkot Cirebon dan Panwaslu Tanda Tangan NPHD

Wali kota Cirebon, Nazrudin Azis (Ketiga dari kanan), Kapolresta Cirebon AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar (ujung kanan) usai penandatanganan NPHD (Foto: MP/Mauritz)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Pemerintah Kota Cirebon melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cirebon dan pihak Keamanan.

Penandatanganan dilakukan Wali kota Cirebon, Nazrudin Azis bersama Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar dan Kodim 0614, Pasi Intel, Lettu Sugeng, di ruang Adipura, Balaikota Cirebon Senin (25/9).

"Dengan telah ditandatanganinya NPHD diharapkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan agenda yang telah terencana. Panwaslu akan lebih mudah dalam pelaksanaan tugasnya karena sudah memiliki dana," kata Nazrudin Azis usai penandatanganan.

Nazrudin Azis mengatakan, besaran anggaran untuk Pilkada kota Cirebon mencapai Rp 25 milyar. Sebanyak Rp19,4 milyar diantaranya untuk KPUD Kota Kota Cirebon.

"Sisanya untuk Panwas, keamanan, dan lainnya," sebut Azis.

Untuk Panwaslu, dana yang dihibahkan Pemkot Cirebon sebesar Rp3 milyar, Polresta Cirebon Rp 2,75 milyar dan untuk Kodim 0614 Kota Cirebon sebesar Rp 550 juta.

"Dana tersebut dibagi dalam dua tahap," kata Azis.

Nazrudin Azis berharap agar penyelenggara pemilu memanfaatkan betul secara maksimal dana hibah yang diberikan.

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Mauritz, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Ikuti berita-berita menarik lainnya dari Cirebon dalam artikel:

#Wali Kota Cirebon #Panwaslu #Polres Cirebon Kota #PemiluKada
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Indonesia
Paradok MK Bikin Panas! Legislator Bongkar Kejanggalan Putusan Pemilu Terbaru
Khozin menilai bahwa putusan terbaru MK ini akan berdampak komplikatif secara konstitusional
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Paradok MK Bikin Panas! Legislator Bongkar Kejanggalan Putusan Pemilu Terbaru
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Lantik Eti Herawati sebagai Wali Kota Cirebon, Bey Ingatkan soal Integritas
"Saya mengingatkan agar tetap memegang teguh integritas, melayani dengan sepenuh hati dan juga profesionalitas," sebutnya.
Andika Pratama - Rabu, 06 Desember 2023
Lantik Eti Herawati sebagai Wali Kota Cirebon, Bey Ingatkan soal Integritas
Indonesia
Bawaslu Tempatkan Panwas di Setiap Kecamatan Cegah Kampanye Terselubung
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menempatkan petugas di setiap kecamatan yang memiliki kerawanan pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang. Hal tersebut untuk mencegah kampanye terselubung Pemilu mendatang.
Mula Akmal - Rabu, 24 Mei 2023
Bawaslu Tempatkan Panwas di Setiap Kecamatan Cegah Kampanye Terselubung
Bagikan