Pemkot Bandung Musnahkan Ratusan Kilo Jeroan Hewan Kurban

Jeroan hewan kurban. (Foto: Humas Kota Bandung)
MerahPutih.com - Pemerintah Kota Bandung menerjunkan tim untuk memantau penyembelihan hewan kurban selama tiga hari perayaan Idul Adha. Tercatat, ada 233 lokasi pemotongan hewan kurban yang tersebar di 30 kecamatan se-Kota Bandung.
Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar memaparkan, dari total pemotongan 840 ekor sapi yang telah terperiksa di Kota Bandung, sebanyak 223 di antaranya ditemukan beberapa penyakit pada organ dalam atau jeroan.
Baca Juga:
Jumlah Hewan Kurban di Kota Solo Turun 15 Persen, DidugaTerdampak Wabah PMK
"Dari 223 ekor sapi, kami afkirkan seberat 292,05 kg jeroan yang terdiri dari hati, paru-paru, limfa, jantung, dan trachea," ujarnya, Selasa (12/7).
Rinciannya, kata ia, masing-masing berat jeroan yang diafkirkan ialah hati sebanyak 263,28 kg, paru-paru sebanyak 21,42 kg. Kemudian, limfa sejumlah 4,85 kg, jantung sejumlah 2 kg, dan trachea sebanyak 0,5 kg.
"Kasus yang ditemukan itu ada cacing di organ hati, lalu pneumonia di paru-paru. Kasus ini paling banyak ditemukan di rumah pemotongan hewan (RPH)," ungkapnya.
Ia menegaskan, sedangkan dari pemotongan 1.273 ekor domba yang terperiksa, ditemukan 199 ekor yang memiliki jeroan bermasalah dengan jeroan diafkir seberat 77,628 kg, terdiri dari hati, paru-paru, limfa, dan daging.
Rincian dari tiap bagian yang diafkirkan di antaranya, hati sebanyak 39,78 kg. Lalu, paru-paru sejumlah 22,256 kg. Kemudian, limfa sebanyak 0,592 kg. Terakhir, daging yang diafkirkan sebanyak 15 kg.
Ia memapatkan, sampai hari kedua penyembelihan hewan kurban, total sapi dan domba kurban yang telah terperiksa di Kota Bandung sebanyak 2.113 ekor.
Pemkot Bandung menerjunkan tim Antemortem (pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih) untuk memeriksa hewan kurban sejak 23 Mei 2022 lalu. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Pemkot Bandung Terjunkan Tim Pemeriksaan Jeroan Selama Hari Penyembelihan Hewan Kurban
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah

Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya

Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
