Pemkot Bandung Minta Bantuan 300 Yayasan Buat Tekan Angka Kemiskinan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Oktober 2023
Pemkot Bandung Minta Bantuan 300 Yayasan Buat Tekan Angka Kemiskinan

Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu atau Yes! Jitu. (Humas Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mencegah terjadinya penyaluran bantuan sosial yang tidak merata atau salah sasaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuat inovasi sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu atau Yes! Jitu. Sebuah platform pelayanan sosial terintegrasi yang berbasis pada data tunggal.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, inovasi sistem ini bukan hanya mencantumkan data diri seperti nama, alamat, dan usia, tetapi juga 'by problem' tiap warga Kota Bandung yang membutuhkan, tertera dalam aplikasi ini.

Baca Juga:

17 Oktober, Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia

"Harapannya, melalui aplikasi ini pelayanan sosial yang kita berikan jadi tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing warga. Ini saling berintegrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki pelayanan sosial," ungkap Bambang.

Hadirnya Yes! Jitu merupakan upaya Pemkot Bandung untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan mestinya demi menyejahterakan masyarakat.

"Ada sebuah terobosan, mulai dari perlindungan sampai pemberdayaan menjadi sangat penting. Akses untuk mendapatkan data dan intervensi juga menjadi persoalan yang belum maksimal di Kota Bandung. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik," ujarnya.

Ia menambahkan, Yes! Jitu akan jadi sangat penting jika bisa menampilkan data secara aktual atau real time dari tiap kewilayahan. Terlebih Kota Bandung memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan dari 4,25 persen menjadi 3,14 persen di tahun 2023.

"Ini PR besar. Maka dari itu, dengan data terpadu dan mudah untuk diakses siapapun dan kapanpun, saya optimis bisa menurunkan kemiskinan. Kelurahan dan kecamatan bisa masif untuk update data. Kita ingin memberikan layanan terbaik di semua sektor," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Soni Bakhtiyar memaparkan lebih lanjut mengenai isi pelayanan Yes! Jitu. Layanan kesejahteraan sosial dalam Yes! Jitu antara lain rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial.

"Jaminan sosial ini berupa jaminan pendidikan, pangan, kesehatan, insentif pajak PBB, dan transportasi gratis. Di Kota Bandung banyak program yang seperti itu tapi belum tersinergi dengan baik," aku Soni.

Ia menjelaskan, penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data tunggal dalam pelayanan kesejahteraan sosial mampu menyatukan potensial sumber.

"Kita membuat satu komitmen, seluruh OPD yang punya program untuk meningkat kesejahteraan masyarakat harus berkomitmen menggunakan single data. Program intervensi harus berdasarkan hasil asesmen," jelasnya.

Ia juga memaparkan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bandung, Pemkot akan menggait 300 yayasan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

"Rata-rata penggunaan anggaran di tiap yayasan itu Rp 5 miliar. Potensi keseluruhannya bisa mencapai Rp 1,5 triliun. APBD kita baru bisa menjangkau 29,8 persen dari total seluruh warga yang memiliki hak pelayanan kesejahteraan sosial," ungkapnya.

Oleh karena itu, potensi yayasan tadi akan diikat dengan kerja sama untuk bisa menutupi potensi 70 persen demi menekan angka kemiskinan di Kota Bandung.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Heru Kriswahyu mengapresiasi kinerja Pemkot Bandung dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

"Ini merupakan langkah maju berikutnya sebagai bentuk perhatian penyelenggara negara kepada masyarakat. Harapannya layanan kepada masyarakat akan semakin lebih baik. Mudah, cepat, dan murah bisa menjadi acuan kita bersama dalam menggali kreativitas potensi dan semua yang dibutuhkan, sehingga peran negara semakin nyata kepada masyarakat," kata Heru. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun 6,5 Persen pada 2024

#Angka Kemiskinan #Inflasi #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
BPS Sebut Harga Beras Picu Inflasi, Harga Eceran Capai Rp 15.765 per Kilogram
Pada tempat penggilingan, harga rata-rata harga beras naik 0,26 persen secara bulanan (MtoM), dan 6,89 persen secara tahunan.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
BPS Sebut Harga Beras Picu Inflasi, Harga Eceran Capai Rp 15.765 per Kilogram
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
Pekan Pertama Oktober, Harga Harga Alami Kenaikan 2 Sampai 9 Persen
Sebanyak 292 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah pada minggu pertama Oktober. Sementara itu, cabai rawit tercatat mengalami kenaikan di 259 kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pekan Pertama Oktober, Harga Harga Alami Kenaikan 2 Sampai 9 Persen
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Bagikan