Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Proses pengangkutan sampah dari tempang pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Kota Bandung yakni TPA Sarimukti selalu menjadi masalah dan fluktuasi pengangkutan dengan rata-rata 178 ritase perhari atau 974 ton per hari dengan sisa kuota 3.168 ritase.
Kondisi itu, mengakibatkan banyak kendaraan yang menginap dan berdampak pada penumpukan di TPS. Dari 255 TPS, ada 13 TPS yang perlu pengangkutan intensif dan perlu penambahan satu hingga tiga tronton untuk menyelesaikan pengangkutan.
Baca Juga:
Aktivis Lingkungan Ingin Isu Sampah jadi Topik Debat Cawapres
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengelolaan Sampah guna mengakselerasi tren positif pengolahan sampah selesai di sumber.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, setelah lepas dari masa darurat sampah perlu ada hal yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mampu mengolah sampah dari sumbernya.
"Kebiasaan baru dan keberlanjutan pengolahan sampah adalah keniscayaan. Bagaimana kita terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghadirkan perilaku terbarukan pengelolaan sampah," kata Ema di Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/2).
Ema menyebut, perubahan positif yang dihasilkan dari adaptasi kebiasaan baru pengelolaan sampah pada masa darurat tersebut perlu terus ditingkatkan dan juga sebagai upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.
Saat ini, volume sampah harian Kota Bandung yang dikirim ke TPA Sarimukti berkurang, dari yang awalnya sekitar 1.300 ton menjadi sekitar 900 ton.
"Walaupun tidak secepat yang diharapkan, progres tetap ada. Intinya jangan pernah berpikir penanganan sampah kembali ke masa lalu. Harus ada keberlanjutan untuk mewujudkan Bandung zero waste city," katanya.
Ia menegaskan, berbagai metode pengolahan sampah harus terus digencarkan dan disosialisasikan termasuk penanganan organik, anorganik, dan residu.
"Perlu percepatan penanganan sampah mandiri dengan kebiasaan baru. Kinerja kluster harus optimal. Terutama kluster pasar dan masyarakat. Nanti harus terukur," katanya. (*)
Baca Juga:
Menggagas Pemilu Ramah Lingkungan Minim Sampah
