Pemimpin Harus Beri Keteladanan Masyarakat dalam Pengamalan Pancasila

MerahPutih.com - Para pemimpin bangsa, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bisa menjadi panutan masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila.

“Karena dari keteladanan pemimpinlah yang dapat menunjukkan bahwa mereka itu adalah Pancasilais sejati, baru setelah itu rakyat akan mengikutinya. Sadarkan para pemimpin untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik, barulah rakyat itu bisa sadar,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. DR. Yusni Saby, dalam keterangannya, Kamis (24/8).

Menurutnya, pemimpin sejati tidak mengklaim sebagai Pancasilais tanpa menunjukkan keteladanan dalam sikap dan perilaku. Jika tidak bisa menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang Pancasilais, maka jangan harap rakyat akan mengikuti.

"Karena dari keteladananlah pemimpin dapat menunjukkan bahwa mereka itu Pancasilais sejati, baru setelah itu rakyat akan mengikutinya," katanya.

Rektor UIN Ar-Raniry periode 2005-2009 itu menilai saat ini masih saja ada para pemimpin yang belum dapat menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Kalau ada aparat yang perilaku, perbuatannya bertentangan dengan Pancasila maka dialah yang merusak Pancasila dan pengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini," ujar mantan rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode tahun 2005-2009 ini.

Oleh karena itu, ia menyatakan salut pada usaha Presiden Joko Widodo yang membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan bekerja keras memperbaiki hal-hal yang tidak beres di pemerintahan.

Lebih lanjut Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Aceh ini mengatakan pengamalan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara secara benar dapat membentengi bangsa dari ancaman radikalisme dan terorisme.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan-ajakan bohong/hoax, provokatif, ajakan bawah tanah dan sebagainya yang tidak sah dan tidak ada ujung pangkalnya.

“Walaupun yang mengajak itu bernama ulama, bernama pejabat atau dari partai, jangan di dengar sama-sekali. Harus kita sadarkan kepada masyarakat bahwa kita harus ikutil pemipin yang sah yang telah ditunjuk untuk memimpin negeri ini,” ucap peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini. (*)