Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 06 Desember 2022
Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi

Presiden Joko Widodo saat acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Jakarta, Sabtu (26/11/2022). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar belanja pemerintah, baik APBN, APBD, dan juga BUMN harus dilakukan untuk menaikkan konsumsi masyarakat.

Karena itu, pembelian dan belanja produk-produk dalam negeri oleh pemerintah menjadi suatu keharusan.

Baca Juga:

Jokowi Sebut 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Turun

"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Jokowi, hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan konsumsi di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak saat ini.

Jokowi juga meminta seluruh kementerian segera merealisasikan belanja modal dan belanja sosial di awal tahun. Realisasi belanja kementerian ini harus dikawal secara detil.

Baca Juga:

Jokowi Minta Jajarannya Responsif Terhadap Bencana

"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti yang mendahului pasti Kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama, belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun," ujarnya.

Terkait pengendalian inflasi, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kepada kepala daerah untuk melakukan berbagai upaya mengendalikan inflasi di wilayahnya.

“Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9. Kemarin turun ke 5,7, kemarin turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa, masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Terima Penghargaan dari Federasi Wushu Internasional

#Produk Dalam Negeri #Menteri Dalam Negeri #APBN #APBD #BUMN #Joko Widodo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Dorong Percepatan Transportasi Bisnis Garuda, Kuatkan Rute Dalam Negeri
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis perusahaan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemerintah Dorong Percepatan Transportasi Bisnis Garuda, Kuatkan Rute Dalam Negeri
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Darmawan Prasodjo Dicopot dari Dirut PLN, Suroso Isnandar Jadi Pengganti Sementara
Suroso Isnandar kini menjadi Dirut baru PLN. Ia menggantikan Darmawan Prasodjo yang dicopot dari jabatannya, Rabu (14/10).
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
Darmawan Prasodjo Dicopot dari Dirut PLN, Suroso Isnandar Jadi Pengganti Sementara
Indonesia
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Pada kasus WIKA, beban utang perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 34 triliun yang tak diimbangi kecukupan aset penjamin (underlying assets)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
 4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
HUT ke-28, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interum Rp 6,16 Triliun
Pada usia ke-28 ini, perseroan menginginkan pertumbuhan yang terus memberikan hasil yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap Bank Mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Oktober 2026
HUT ke-28, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interum Rp 6,16 Triliun
Bagikan