Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi


Presiden Joko Widodo saat acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Jakarta, Sabtu (26/11/2022). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar belanja pemerintah, baik APBN, APBD, dan juga BUMN harus dilakukan untuk menaikkan konsumsi masyarakat.
Karena itu, pembelian dan belanja produk-produk dalam negeri oleh pemerintah menjadi suatu keharusan.
Baca Juga:
"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Menurut Jokowi, hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan konsumsi di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak saat ini.
Jokowi juga meminta seluruh kementerian segera merealisasikan belanja modal dan belanja sosial di awal tahun. Realisasi belanja kementerian ini harus dikawal secara detil.
Baca Juga:
"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti yang mendahului pasti Kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama, belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun," ujarnya.
Terkait pengendalian inflasi, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kepada kepala daerah untuk melakukan berbagai upaya mengendalikan inflasi di wilayahnya.
“Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9. Kemarin turun ke 5,7, kemarin turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa, masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Presiden Jokowi Terima Penghargaan dari Federasi Wushu Internasional
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat

Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!

Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah

Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dibebaskan Bersyarat

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK

Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026

DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem

Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
