Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 06 Desember 2022
Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi

Presiden Joko Widodo saat acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Jakarta, Sabtu (26/11/2022). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar belanja pemerintah, baik APBN, APBD, dan juga BUMN harus dilakukan untuk menaikkan konsumsi masyarakat.

Karena itu, pembelian dan belanja produk-produk dalam negeri oleh pemerintah menjadi suatu keharusan.

Baca Juga:

Jokowi Sebut 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Turun

"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Jokowi, hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan konsumsi di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak saat ini.

Jokowi juga meminta seluruh kementerian segera merealisasikan belanja modal dan belanja sosial di awal tahun. Realisasi belanja kementerian ini harus dikawal secara detil.

Baca Juga:

Jokowi Minta Jajarannya Responsif Terhadap Bencana

"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti yang mendahului pasti Kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama, belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun," ujarnya.

Terkait pengendalian inflasi, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kepada kepala daerah untuk melakukan berbagai upaya mengendalikan inflasi di wilayahnya.

“Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9. Kemarin turun ke 5,7, kemarin turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa, masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Terima Penghargaan dari Federasi Wushu Internasional

#Produk Dalam Negeri #Menteri Dalam Negeri #APBN #APBD #BUMN #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp 50 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Juni 2026
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
Indonesia
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Indonesia
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
Anak Usaha PLN Bakal Dirampingkan Dari 44 Entitas Jadi 23 Entitas
Pembahasan juga menyoroti langkah-langkah penguatan sistem kelistrikan pascagangguan yang terjadi di Sumatera.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Anak Usaha PLN Bakal Dirampingkan Dari 44 Entitas Jadi 23 Entitas
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Terbaru, KPK memeriksa enam saksi untuk mendalami pengelolaan dana hingga pelaksanaan kegiatan Pokmas.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Bagikan