Pemerintah Wajib Beli Produk Dalam Negeri, Jokowi: Tidak Bisa Ditawar Lagi
Presiden Joko Widodo saat acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Jakarta, Sabtu (26/11/2022). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar belanja pemerintah, baik APBN, APBD, dan juga BUMN harus dilakukan untuk menaikkan konsumsi masyarakat.
Karena itu, pembelian dan belanja produk-produk dalam negeri oleh pemerintah menjadi suatu keharusan.
Baca Juga:
"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Menurut Jokowi, hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan konsumsi di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak saat ini.
Jokowi juga meminta seluruh kementerian segera merealisasikan belanja modal dan belanja sosial di awal tahun. Realisasi belanja kementerian ini harus dikawal secara detil.
Baca Juga:
"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti yang mendahului pasti Kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama, belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun," ujarnya.
Terkait pengendalian inflasi, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kepada kepala daerah untuk melakukan berbagai upaya mengendalikan inflasi di wilayahnya.
“Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9. Kemarin turun ke 5,7, kemarin turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa, masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Presiden Jokowi Terima Penghargaan dari Federasi Wushu Internasional
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun