Pemerintah Tingkatkan Akses Pembiayaan KUR bagi Pengembangan UMKM

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 05 Maret 2022
Pemerintah Tingkatkan Akses Pembiayaan KUR bagi Pengembangan UMKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Sidang Pleno Dewan SDA Nasional Tahun 2022, Selasa (1/3/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna mendorong pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih cepat.

Tahun 2022, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp 455,62 triliun. Program tersebut terdiri dari klaster Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, Penguatan Pemulihan Ekonomi, dan untuk UMKM.

Baca Juga

Strategi Bank DKI Berikan Dukungan untuk UMKM

Pemerintah pun mendorong peningkatan akses dan pengembangan UMKM melalui peningkatan ketentuan porsi kredit UMKM yang diatur dalam PBI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, penyaluran KUR pada tahun 2022 hingga tanggal 28 Februari 2022 tercatat sebesar Rp 55,06 triliun (14,75 persen dari target tahun 2022 Rp 373,17 triliun) dan diberikan kepada 1,26 juta debitur.

"Sehingga total outstanding KUR pada 28 Februari 2022 sebesar Rp 412 triliun dengan NPL yang relatif rendah sebesar 0,98 persen. Porsi penyaluran KUR tahun 2022 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (44,8 persen) disusul sektor pertanian (30,5 persen) dan jasa (13,7 persen)," ucap Menko Airlangga, pada Sabtu (5/3).

Baca Juga

Polda Metro Gelar Vaksinasi di Sentra Kuliner UMKM

Pemerintah juga telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Dengan demikian, suku bunga KUR sampai dengan akhir Desember 2022 hanya sebesar 3 persen.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kiri) berbincang dengan salah satu debitur penerima saat menyerahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/3/2022). Pada kesempatan tersebut disalurkan KUR sebesar Rp4,23 miliar kepada 32 debitur di Sumatera Selatan. (ANTARA FOTO/Feny Selly)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kiri) berbincang dengan salah satu debitur penerima saat menyerahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/3/2022). Pada kesempatan tersebut disalurkan KUR sebesar Rp4,23 miliar kepada 32 debitur di Sumatera Selatan. (ANTARA FOTO/Feny Selly)

Selain itu, pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan.

Dalam pengembangan UMKM, Pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain, mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal sebesar 30 persen dari total kredit pada tahun 2024, meningkatkan besarnya kredit UMKM menjadi Rp 10 miliar, restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak COVID-19, serta relaksasi kebijakan dan penambahan plafon KUR.

“Saya mengapresiasi pencapaian KUR Sumatera Selatan yang Non Performing Loan (NPL) rendah dan capaiannya meningkatkan 100 persen ditahun 2020 sekitar Rp 4,4 triliun, ditahun 2021 menjadi Rp 8 triliun,” pungkas Menko Airlangga. (Asp)

Baca Juga

Maksimalkan SEO, Solusi Dongkrak Penjualan UMKM

#Pemulihan Ekonomi #UMKM #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Mulai 28 Oktober 2026, Penjual Online Dapat Diskon Biaya Marketplace 50 Persen
Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp 1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Mulai 28 Oktober 2026, Penjual Online Dapat Diskon Biaya Marketplace 50 Persen
Indonesia
Bunga Kredit Nasabah PNM Mekaar Dari 18–25 Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
Kementerian berfokus menyempurnakan aturan teknis dan menuntaskan perjanjian kerja sama penyaluran dengan PNM.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Bunga Kredit Nasabah PNM Mekaar Dari  18–25 Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Mendesak otoritas keuangan dan perbankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau penyesuaian bunga pinjaman bagi UMKM terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Indonesia
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Bagikan