Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 91 Triliun Dana Perlindungan Sosial

MerahPutih.com - Realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari total pagu Rp 744,75 triliun. Dengan rincian realisasi klaster kesehatan Rp 65,55 triliun dan klaster perlindungan sosial sebesar Rp 91,84 triliun dari Rp186,64 triliun

Kemudian realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun, realisasi klaster prioritas mencapai Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp 43,35 dari pagu Rp 62,83 triliun.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Percepatan Penyaluran Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus mengembangkan dan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam pengendalian COVID-19, termasuk juga aspek sosial ekonomi.

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan regulasi terkait bantuan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) warung sebesar Rp 1,2 juta untuk 1 juta target penerima.

"Untuk mengurangi beban masyarakat pemerintah mendorong percepatan penyaluran sosial. Bantuan UMK dan PKL warung sedang difinalisasi dan diharapkan bisa langsung dijalankan melalui TNI dan Polri,” kata Menko Airlangga.

Selain itu, lanjut dia, dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi sebanyak Rp 5,15 triliun untuk 7,44 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga Juli 2021. Lalu, realisasi Kartu Sembako yang mencapai Rp9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM serta BLT desa teralisasi Rp1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM.

"Bantuan subsidi upah sudah berjalan dan Banpres Produksi Usaha Mikro yang sudah mulai diluncurkan pada 30 Juli lalu," tutur Menko Airlangga.

Selain itu terkait perpanjangan PPKM di sejumlah daerah, pemerintah juga terus meningkatkan penanganan di tingkat hilir dengan menjaga tingkat BOR, kapasitas tempat tidur, fasilitas isolasi terpusat, ketersediaan obat-obatan dan oksigen medis.

"Begitu juga dengan ketersediaan oksigen di luar Pulau Jawa melalui dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Polisi Selidiki 23 Laporan Dugaan Pungli Bansos di Tangerang