Andika Pratama
MerahPutih.com - Perekonomian global sedang menghadapi turbulence dan ketidak pastian. Krisis pangan dan krisis energi-BBM pun tidak terhindarkan sebagai akibat dari dirupsi geopolitik. Akibat lanjutannya seluruh negara dunia, tidak terkecuali Indonesia, dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi.
Indonesia secara umum relatif lebih baik karena bisa menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter secara tepat. Inflasi menjadi musuh terbesar dunia sekarang. Inflasi Indonesia masih berada di level 4-5 persen, sementara inflasi di berbagai negara maju sudah berada di kisaran 8-10 persen.
Baca Juga
Berhasil Kendalikan Inflasi, Puluhan Daerah Dapat Hadiah Rp 10 Miliar
Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa seperti saat menangani COVID-19, maka penanganan Inflasi juga harus dilakukan bersama-sama antara pusat dan daerah. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat pengarahan di Istana Negara.
"Upaya yang harus dilakukan, pertama harus menggarap produksi dan pasokan. Sebagai contoh, Cabai Merah kenapa harganya tinggi, karena kurangnya produksi dan pasokan atau suplai," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Kamis (29/9).
Maka dari itu, kata dia, tugas Kepala Daerah mengajak Petani menanam Cabai Merah, untuk memenuhi pasokan. Lalu, mengurusi ongkos transportasi dari lokasi produksi ke pasar. Misalkan harga telur naik, maka pedagang hanya mengambil dan membeli dari daerah yang memproduksi telor.
"Dan setelah pedagang membeli maka ongkos angkutnya agar ditanggung oleh APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota," paparnya.
Baca Juga
Menko Airlangga Soroti Rendahnya Serapan APBD Untuk Bantu Tekan Inflasi
Kedua hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang pengaturannya sudah diatur dengan jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Lanjut politikus Golkar ini, perlunya terus mendorong peran kerja sama pengendalian inflasi di pusat dan daerah.
"TPIP dan TPID harus terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit, serta menjadi fasilitator yang baik, untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi," katanya
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah harus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis, utamanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di akhir tahun.
Terkait dengan upaya sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, Airlangga mengingatkan kembali perlunya upaya bersama untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
"Sinergi dari TPIP dan TPID terus dilakukan melalui berbagai langkah dan program, yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi," tuturnya. (Asp).
Baca Juga
Koordinasi Pusat dan Daerah Bisa Atasi Laju Tingginya Inflasi Indonesia
