Menko Airlangga Soroti Rendahnya Serapan APBD Untuk Bantu Tekan Inflasi

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 16 September 2022
Menko Airlangga Soroti Rendahnya Serapan APBD Untuk Bantu Tekan Inflasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggelar Srawung Sanak Mangkunegaran di Kusuma Sahid Prince Solo Hotel, Jumat (16/9). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyoroti minimnya serapan anggaran APBD di kabupaten/kota.

Hal itu sangat disayangkan mengingat saat ini diperlukan intervensi daerah dalam menekan angka inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

Kunjungi 2 Pesantren di Jatim, Airlangga Ajak Bersama-sama Bangkit dari Pandemi

"APBD belum banyak dibelanjakan. Diharapkan bisa segera dibelanjakan terutama yang aturan 2,5 persen minimal untuk bansos perlindungan sosial harus dicairkan segera," ujar Airlangga dalam Srawung Sanak Mangkunegaran di Kusuma Sahid Prince Solo Hotel, Jumat (16/9).

Ia mengatakan ekonomi pada tiga kuartal terakhir tumbuh di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi itu dipandang bisa mengatasi gejolak yang muncul pasca kenaikan harga BBM baru-baru ini.

"Pulihnya kondisi bangsa Indonesia pasca pandemi COVID-19 bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang mementingkan kepentingan masyarakat itu," kata dia.

Ketua Partai Golkar ini mengatakan pasca pandemi pertumbuhan ekonomi kita relatif bagus dalam tiga kuartal Indonesia. Dimana ekonomi tumbuh rata-rata di atas 5 persen, meskipun inflasinya masih di 4,9 persen.

"Kami harapkan inflasi itu bisa jadi deflasi. Kenaikan BBM kita optimistis inflasi tidak tinggi, perkiraan 6 persen sampai 6,5 persen," papar dia.

Baca Juga:

Ia menambahkan empat bulan kedepan ini tantangan ekonomi sangat berat. Kalau daerah dan pusat ada kerjasama baik gotong royong Indonesia menjadi negara kuat.

Sementara itu Antropolog Universitas Negeri Malang Dr. Latif Bustami mengungkapkan bahwa Airlangga yang memiliki trah dari Mangkunegaran VI tentu mengemban amanah untuk terus memajukan kebudayaan.

Dikatakannya, Mangkunegaran memiliki peran penting dalam pelestarian budaya Jawa yang merupakan satu dinasti Mataram Islam bersama Kasunanan Surakarta, Keraton Yogyakarta, dan Pura Pakualaman.

"Di era peradaban yang kian maju, trah ini tidak hanya memiliki peran penting menjaga dan melestrikan,dan memajukan adat dan budaya bangsa, tetapi juga harus mampu membawanya menjadi ruh karakter jati diri bangsa," kata Latif. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Anies-Ridwan Kamil Serahkan 3 Rekomendasi U20 ke Airlangga

#Menko Perekonomian #Airlangga Hartarto #APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Menko Airlangga Malah Senang Emas Sumbang Inflasi Terbesar, Ini Alasannya
Lonjakan inflasi saat ini menunjukkan masyarakat mulai beralih ke investasi emas setelah diluncurkannya bullion bank pada Februari 2025.
Wisnu Cipto - Selasa, 04 November 2025
Menko Airlangga Malah Senang Emas Sumbang Inflasi Terbesar, Ini Alasannya
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Didukung 3 Pokja
Perintah Presiden ditindaklanjuti dengan rakortas menteri dan tujuannya adalah untuk mengoordinasi dan mengonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerinta
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Didukung 3 Pokja
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Bagikan