Pemerintah Prioritaskan Keamanan Siber Dukung Akselerasi Digitalisasi

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 07 Juli 2023
Pemerintah Prioritaskan Keamanan Siber Dukung Akselerasi Digitalisasi

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keamanan siber menjadi salah satu pilar utama upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia. Keamanan siber diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa berkembangnya perekonomian digital diikuti dengan peningkatan risiko keamanan siber (cyber security).

Baca Juga:

Kemitraan Dorong Inovasi Digital di Indonesia

Risiko tersebut dalam bentuk malware dan kejahatan siber yang terorganisir mulai dari rusaknya reputasi korporasi yang dampaknya cukup signifikan terhadap bisnis, hingga kerugian materiil akibat pencurian data pribadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta risiko-risiko fatal lain.

"Cyber security menjadi prioritas yang sangat penting bagi keamanan nasional kita ke depan. Dan saya kira juga berbagai negara sudah menempatkan ini sebagai prioritas keamanan. Karena itulah Pemerintah perlu memastikan bahwa semua upaya pertumbuhan ekonomi digital ini nanti terus diimbangi dengan keandalan di dalam ranah cyber security-nya," ujar Susiwijono, Jumat (7/7).

Lebih lanjut, Susiwijono mengatakan, berbagai kesepakatan tingkat internasional juga sudah mulai berbicara mengenai niat dan komitmen bersama untuk mendorong ekonomi digital, salah satunya dalam ASEAN Summit 2023.

Baca Juga:

Teletubbies Luncurkan Koleksi Fashion Digital

Selain itu, keamanan siber bukan hanya masalah nasional tetapi juga global bahkan lintas negara. Dengan terus didorongnya ekonomi digital, tingkat risiko juga semakin tinggi, sehingga penting menjadikan kemanan siber sebagai salah satu prioritas utama nasional.

"Demikian juga di tingkat nasional, berbagai inisiatif, program prioritas nasional yang akan menggunakan sistem digital seperti ini, yang terakhir kemarin yang SPBE, pasti akan semakin perlu lagi kita semuanya jajaran Pemerintah dan Kementerian/Lembaga untuk bisa memahami seperti apa sebenarnya konteks keamanan siber dan beberapa mitigasi risiko dari semua layanan publik yang harus mulai kita selenggarakan bersama," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Keterlibatan Penyedia TIK Dukung Penguatan Ekonomi Digital Syariah

#Digital #Digitalisasi Keuangan #Kemenko Perekonomian #Media Siber
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Begini Data Terkini Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2026, Masih Ada Jutaan Orang Tidak Dapatkan Akses
Masyarakat yang bekerja memiliki kontribusi penggunaan internet terbesar dengan penetrasi mencapai 84,9 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Begini Data Terkini Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2026, Masih Ada Jutaan Orang Tidak Dapatkan Akses
Indonesia
Wacana Baru dari Komdigi: Nomor HP Jadi Syarat Registrasi Akun Medsos
Aturan mewajibkan setiap pengguna media sosial (medsos) mencantumkan nomor telepon seluler saat registrasi akun.
Wisnu Cipto - Senin, 18 Mei 2026
Wacana Baru dari Komdigi: Nomor HP Jadi Syarat Registrasi Akun Medsos
Berita Foto
Salesforce Hadirkan Agentforce World Tour di Jakarta, Percepat Transformasi Digital Berbasis AI
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Silmy Karim memberikan sambutan dalam Agentforce World Tour Jakarta 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Salesforce Hadirkan Agentforce World Tour di Jakarta, Percepat Transformasi Digital Berbasis AI
Indonesia
Kekerasan Seksual Secara Online Makin Meningkat, Platform Digital Bakal makin Diawasi
Tingginya laporan kasus kekerasan seksual online belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Kekerasan Seksual Secara Online Makin Meningkat, Platform Digital Bakal makin Diawasi
Indonesia
PP Tunas Berlaku, Pemerintah Pantau 6 Indikator Kesehatan Mental Anak Efek Larangan Medsos
Indikator yang diamati meliputi prevalensi gejala depresi/ansietas, kualitas tidur, waktu layar harian, insiden cyberbullying, akses layanan kesehatan mental, dan indikator kesejahteraan keluarga
Wisnu Cipto - Sabtu, 28 Maret 2026
PP Tunas Berlaku, Pemerintah Pantau 6 Indikator Kesehatan Mental Anak Efek Larangan Medsos
Dunia
China Gelar Operasi Qinglang, Targetkan Konten Pamer Harta dan Konten Dianggap Sampah
CAC melabeli konten ini sebagai "sampah digital" dan "konten berkualitas rendah" hanya demi meningkatkan jumlah penonton.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Februari 2026
China Gelar Operasi Qinglang, Targetkan Konten Pamer Harta dan Konten Dianggap Sampah
Indonesia
Jurnalis dari 30 Media Ikuti UKW di LKBN ANTARA, Perkuat Etika dan Profesionalisme
UKW diikuti peserta dari berbagai platform, mulai dari foto, video, hingga teks.
Dwi Astarini - Kamis, 05 Februari 2026
Jurnalis dari 30 Media Ikuti UKW di LKBN ANTARA, Perkuat Etika dan Profesionalisme
Lifestyle
Pengguna Aktif Pintu Naik 38%, Sinyal Kuat Masyarakat Percaya ke Aset Digital
Kesuksesan ini tak lepas dari kelengkapan fitur yang mengakomodasi kebutuhan investor
Angga Yudha Pratama - Minggu, 25 Januari 2026
Pengguna Aktif Pintu Naik 38%, Sinyal Kuat Masyarakat Percaya ke Aset Digital
Indonesia
Pramono Sebut Pembayar QRIS di Jakarta Meroket Hingga 177 Persen di 2025, Tembus 5 Miliar Transaksi
Kenaikan transaksi digital ini berbanding lurus dengan daya beli masyarakat yang tetap kuat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pramono Sebut Pembayar QRIS di Jakarta Meroket Hingga 177 Persen di 2025, Tembus 5 Miliar Transaksi
Indonesia
Perpres Akan Jadi Rujukan Hukum dan Etika Inovasi AI di Sektor Telekomunikasi
Diharapkan dengan regulatory framework ini kita akan bisa menciptakan lingkungan yang aman dan beretika bagi inovasi AI di sektor telekomunikasi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
 Perpres Akan Jadi Rujukan Hukum dan Etika Inovasi AI di Sektor Telekomunikasi
Bagikan