Pemerintah Prioritaskan Keamanan Siber Dukung Akselerasi Digitalisasi
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Keamanan siber menjadi salah satu pilar utama upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia. Keamanan siber diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa berkembangnya perekonomian digital diikuti dengan peningkatan risiko keamanan siber (cyber security).
Baca Juga:
Risiko tersebut dalam bentuk malware dan kejahatan siber yang terorganisir mulai dari rusaknya reputasi korporasi yang dampaknya cukup signifikan terhadap bisnis, hingga kerugian materiil akibat pencurian data pribadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta risiko-risiko fatal lain.
"Cyber security menjadi prioritas yang sangat penting bagi keamanan nasional kita ke depan. Dan saya kira juga berbagai negara sudah menempatkan ini sebagai prioritas keamanan. Karena itulah Pemerintah perlu memastikan bahwa semua upaya pertumbuhan ekonomi digital ini nanti terus diimbangi dengan keandalan di dalam ranah cyber security-nya," ujar Susiwijono, Jumat (7/7).
Lebih lanjut, Susiwijono mengatakan, berbagai kesepakatan tingkat internasional juga sudah mulai berbicara mengenai niat dan komitmen bersama untuk mendorong ekonomi digital, salah satunya dalam ASEAN Summit 2023.
Baca Juga:
Selain itu, keamanan siber bukan hanya masalah nasional tetapi juga global bahkan lintas negara. Dengan terus didorongnya ekonomi digital, tingkat risiko juga semakin tinggi, sehingga penting menjadikan kemanan siber sebagai salah satu prioritas utama nasional.
"Demikian juga di tingkat nasional, berbagai inisiatif, program prioritas nasional yang akan menggunakan sistem digital seperti ini, yang terakhir kemarin yang SPBE, pasti akan semakin perlu lagi kita semuanya jajaran Pemerintah dan Kementerian/Lembaga untuk bisa memahami seperti apa sebenarnya konteks keamanan siber dan beberapa mitigasi risiko dari semua layanan publik yang harus mulai kita selenggarakan bersama," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Keterlibatan Penyedia TIK Dukung Penguatan Ekonomi Digital Syariah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Industri Kripto Bisa Ciptakan 1,2 Juta Kesempatan Kerja, Ini 5 Hal Yang Perlu Diperbaiki
Flexi Earn Super Rate Up Diperpanjang Hingga November 2025, Tawarkan Bunga Hingga 25 Persen
Analisis Sentimen Pasar Bisa Jadi Strategi Pahami Dinamika Harga Aset Kripto
Rp 13,9 Triliun Disiapkan Buat Bantuan Pangan Selama 4 Bulan Bagi 18,2 Juta Keluarga
Digitalisasi Pasar Tidak Bisa Dihindarkan, Gubernur Pramono: Kurangi Copet
UOB My Digital Space Bekali 90 Ribu Pelajar Indonesia dengan Keterampilan Digital, Gandeng Ruangguru sebagai Mitra
Solo Raya Alami Lonjakan Transaksi QRIS, Volume Capai 51,91 Juta
ABI Tegaskan DRX Token Sebagai Proyek Aset Digital Yang Miliki Potensi Besar di Indonesia
Keberatan Platform Digital User Generated Content Diatur UU Penyiaran