Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus makin membuat UMKM terpuruk. Pemerintah diminta memikirkan desain jaminan sosial bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa tetap terus survive ketika terjadi bencana.
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM Hempri Suyatna menuturkan, perpanjangan PPKM menjadi ancaman serius bagi deindustrialisasi sektor UMKM. Lantaran makin banyak UMKM yang bangkrut dan gulung tikar.
Baca Juga:
Salurkan Bantuan UMKM, Riau Bikin Aplikasi mataumkm.riau.go.id
"Pemerintah bisa mendorong swasta membantu UMKM melalui inovasi-inovasi penerapan protokol kesehatan untuk pelaku UMKM," ujar Hempri melalui keterangan pers di Yogyakarta, Rabu (05/08).
Selain itu pemerintah diminta menggaungkan gerakan "Bela Beli" produk UMKM kepada masyarakat. Gerakan ini sudah dimulai oleh beberapa pemerintah daerah dan berimpact baik bagi UMKM.
Hempri menilai, UMKM sebenarnya punya kapasitas dan pengalaman untuk bertahan di tengah pandemi namun apabila tidak ada responsivitas pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi umkm di tengah krisis maka UMKM pun susah untuk berdaya.
Atas dasar tersebut ia menilai, bantuan kepada UMKM perlu ditambah. Terutama pada pendampingan digitalisasi UMKM. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan produknya di dunia.
"Kondisi pandemi sekarang ini para pelaku sektor UMUM memerlukan tidak hanya modal kerja namun juga jejaring pemasaran serta fasilitas pengembangan bagi UMKM yang alih profesi. Sayangnya ini kurang mampu dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah berikan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) warung sebesar Rp1,2 juta untuk 1 juta target penerima. Bantuan UMK dan PKL warunglangsung dijalankan melalui TNI dan Polri. (Teresa Ika/ Yogyakarta)
Baca Juga:
Pelaku UMKM di Bandung Diharap Tak Berhenti Berinovasi di Tengah Pandemi
