Pemerintah Pastikan Tak Pernah Bernegosiasi dengan Arab Saudi Soal Kepulangan Habib Rizieq

MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan negosiasi itu tak dilakukan dirinya dengan Duta Besar Arab Saudi Esam Abid Althagafi soal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Mahfud mengatakan pertemuannya dengan Dubes Saudi hanya membagas kerja sama jangka panjang Indonesia dengan Arab Saudi.

Baca Juga:

Kembali Gelar Aksi yang Berpotensi Bikin Gaduh, Intelijen Diminta Waspadai Reuni 212

"Tidak dengan saya negosiasinya, saya bicara yang tidak kasuistis, tetapi bicara kerja sama jangka panjang untuk melawan terorisme untuk membangun islam wastiah, islam yang damai, islam yang rahmatan lilalamin, yang terbuka semua perbedaan, berlaku adil terhadap orang lain dan harus diperlakukan adil juga," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/11).

Dia menuturkan, mereka tak membahas soal Pemimpin front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Saya sangat senang bisa bertemu dengan yang mulia Menteri Mahfud. Kita bicara mengenai banyak hal terkait hubungan masa depan antara Arab Saudi dan Indonesia," katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/11).

Mahfud MD mengaku sudah menerima surat dari kuasa hukum Imam Besar FPI, Rizieq Shihab. Namun, Mahfud menjelaskan surat tersebut bukan berisi pencekalan seperti yang diklaim sebelumnya.

Surat itu dari Imigrasi Arab Saudi yang berisi larangan keluar negara karena alasan keamanan.

"Yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan. Bukan alasan pencekalan. Tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq, nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi karena alasan keamanan. Itu aja," jelas Mahfud.

Mahfud menilai hal itu merupakan masalah Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi, bukan dengan pemerintah Indonesia. Dia meminta agar Rizieq dapat menunjukkan apabila ada bukti pencekalan dari Indonesia.

"Kalau ada yang dari kita, tunjukkan ke saya. Jangan yang begitu-begitu. Yang gitu-gitu ndak bisa dijadikan alat untuk nego bagi pemerintah kita. Yang harus nego dia sendiri kalau surat seperti itu," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa pemerintah tak pernah melarang Rizieq untuk kembali ke tanah air.

Dengan begitu, Mahfud menuturkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membuka komunikasi dengan Arab Saudi. Sebab, hal itu merupakan masalah Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kalau mau minta bantuan pemerintah kasihkan suratnya ke saya," tutur Mahfud.

Al-Thaqafi menegaskan tak ada obrolan tentang kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab dalam pertemuan itu. "Kami tak membicarakan itu. Tak ada pembahasan soal isu itu dalam pertemuan tadi," ujar Al-Thaqafi saat ditemui usai pertemuan.

Al-Thaqafi menegaskan pertemuannya dengan Mahfud hanya membahas hubungan di antara Arab Saudi dengan Indonesia. Apalagi Mahfud merupakan Menko Polhukam yang baru menjabat selama sebulan belakangan.

Baca Juga:

Habib Rizieq Dukung Proses Hukum Penyebaran Meme 'Joker' Anies

Menurutnya pembahasan lebih merujuk pada rencana jangka panjang di antara dua negara.

"Kami membahas kerjasama. Kami memiliki banyak kerjasama, terlebih hubungan Islam," kata Al-Thaqafi.

Al-Thaqafi berujar selama ini Indonesia dan Arab Saudi kerap bekerja sama seperti dalam penyelenggaraan konferensi Islam tahunan. Juga terkait rencana kedatangan perwakilan Arab Saudi ke Jakarta untuk berkeliling Indonesia.(Knu)

Baca Juga:

PA 212 Ancam Kerahkan Gelombang Aksi Besar-besaran Seperti Era Ahok