Pemerintah Keluarkan Aturan Pembatasan Berkumpul Selama Nataru

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 06 Desember 2021
Pemerintah Keluarkan Aturan Pembatasan Berkumpul Selama Nataru

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta, Senin (15/11/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan berkumpul selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kegiatan-kegiatan berkumpul untuk berbagai kegiatan maksimal 50 orang. Tidak dirinci kegiatan apa saja yang dibatasi jumlahnya hingga maksimal 50 orang.

Kebijakan itu akan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang akan dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian dalam waktu dekat.

Baca Juga:

Kepulauan Riau Turun ke PPKM Level Satu

“Jadi seluruh kegiatan pada saat Nataru nanti dibatasi maksimal 50 dan Mendagri akan mengeluarkan inmendagri khusus. Untuk Nataru itu akan mengikuti kepada level yang disesuaikan dengan WHO,” ujar Ketua Umum Golkar ini, Senin (6/12).

Dalam inmendagri itu akan secara rinci mengatur aturan kegiatan di mal/pusat perbelanjaan dan restoran maksimal serta berbagai kegiatan lainnya sebesar 75 persen atau dimaksimalkan jumlahnya 50 orang.

“Terkait Nataru akan dibuatkan inmendagri yang lebih pada pengaturan Nataru terkait dengan kegiatan-kegiatan, apakah itu dining, mall, kegiatan indoor dan outdoor serta keseluruhannya akan dirinci dalam regulasi inmendagri tersebut,” jelas Airlangga.

Selain pembatasan kegiatan, lanjut Airlangga, selama Nataru pemerintah juga akan membatasi kegiatan travelling yang akan dilakukan masyarakat. Bagi masyarakat yang belum divaksin tidak boleh melakukan travelling atau perjalanan.

“Yang travelling itu, mereka yang sudah divaksin. Artinya yang tidak divaksin atau belum divaksin, tidak melakukan travelling,” tegas Airlangga.

Baca Juga:

PPKM Menurun, Pemkot Surabaya Gelar Level 1 Celebration

Airlangga mengungkapkan sebanyak 45 negara sudah mengkonfirmasi adanya varian Omicron di negara mereka. Kondisi ini pun kata dia perlu menjadi perhatian serius dan kewaspadaan bagi Indonesia.

Untuk itu pemerintah terus melakukan akselerasi program vaksinasi yang makin dipercepat, selain itu pembatasan kegiatan masyarakat akan lebih ditingkatkan.

Selain itu bagi warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia harus diwajibkan melakukan karantina selama 10 hari dari sebelumnya 7 hari.

Di dalam aturan baru yang bakal dikeluarkan dalam bentuk Inmendagri nanti pelaku perjalanan internasional diminta juga untuk melakukan tes ulang PCR pada hari pertama karantina dan H-1 sebelum karantina selesai.

Baca Juga:

Turun Level PPKM, Angka Pengguna KRL Yogyakarta-Solo Akhir Pekan Melesat

Khusus bagi WNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir dari 11 negara terkonfirmasi COVID-19 varian Omicron tidak akan diperkenankan masuk ke Indonesia.

Sementara bagi WNI yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara itu tetap wajib menjalani karantina 14 hari. (Knu)

#Airlangga Hartarto #COVID-19 #Obat Covid #Kasus Covid #Test Covid 19 #Vaksin Covid-19 #Satgas COVID-19 #Gelombang 3 COVID-19 #Harga Vaksin COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Bagikan