Pemerintah Janji akan Benahi Usaha Hulu Migas

MerahPutih Nasional - Pemerintah berjanji akan membenahi usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Revisi Undang-Undang Migas. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya alat-alat pendukung usaha di hulu Migas yang masih di ekspor. Misalnya seperti pengadaan pipa pengeboran, rig, dan lain sebagainya.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengungkapkan, seharusnya usaha hulu di Indonesia memberikan dampak pada industri penyangganya. Namun, kenyataannya industri penyangga tersebut tidak ada, padahal usaha hulu ini sudah berlangsung sejak lama. (Baca: Komisi VII DPR RI Kembali Gelar Raker Fokuskan Revisi UU Migas)

"Ini menggambarkan usaha hulu kita tidak serius, terlihat dari industri penoppang yang tidak terbangun. Kedepannya industri penopang harus terbangun. bisnis hulu harus memberikan peluang pada industri penopangnya," tutur Sudirman di Gedung DPR/MPR/DPRD, Jakarta, Rabu (8/4).

Saat ini, kegiatan usaha hulu izinnya diberikan oleh pemerintah, untuk Pertamina tidak perlu izin, langsung diberikan oleh pemerintah. Pertamina pun bisa menggandeng mitra untuk mengelola wilayah kerja yang diberikan tersebut. Masa ijin pertambangan migas 30 tahun, diperpanjang 20 tahun Eksplorasi 10 tahun dan eksploitasi 20 tahun. (Baca: Menteri ESDM Klaim Tidak Bandingkan Proposal Blok Mahakam dengan yang Lain)

Dengan ini Sudirman menyarankan, agar SKK Migas dijadikan BUMN-Khusus. Artinya, kegiatan usaha hulu migas ini dilakukan sepenuhnya berdasarkan izin dari pemerintah kepada BUMN khusus yang melaksanakan hal ini. Maka dengan begitu, BUMK akan mengelola wilayah kerja berkontrak dengan investor. (rfd)