Pemerintah Harusnya Gratiskan Tol selama Mudik Lebaran, Ekonom Sebut Hanya Buang Anggaran 0,04 Persen dari APBN

MerahPutih.com - Ekonom, Achmad Nur Hidayat menilai, keputusan pemerintah memberikan diskon tarif tol yang hanya 20 persen belum menyelesaikan persoalan mudik Lebaran 2025. Achmad menantang agar Pemerintah berani mengambil langkah radikal.

“Misalnya, menggratiskan tol selama tujuh hari, yang hanya membutuhkan anggaran Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun setara dengan 0,04 persen APBN 2025,” tuturnya, kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/3).

Ia melihat diskon tarif tol sebesar 20 persen hanya bersifat simbolis. Misalnya, untuk rute Jakarta-Surabaya, biaya tol dapat mencapai Rp 1 juta. Dengan memanfaatkan diskon 20 persen, maka pemudik hanya menghemat Rp 200 ribu.

“Besaran diskon tersebut jumlahnya tidak signifikan dibandingkan kenaikan harga BBM, makanan, atau akomodasi selama perjalanan,” ungkap Achmad yang juga Ekonom UPN Veteran Jakarta ini.

Baca juga:

Dalam 5 Hari 361 Ribu Kendaraan Melintasi Ruas Tol Cipali, Puncak Arus Mudik Belum Terjadi

Ia melihat, langkah-langkah seperti tarif tol gratis dan subsidi BBM ini jauh lebih berdampak dibanding sekadar diskon parsial atau imbauan administratif. Sayangnya, pemerintah terjebak dalam logika 'anggaran terbatas'.

“Padahal, jika mau, dana untuk proyek infrastruktur mewah bisa dialihkan sementara ke perlindungan sosial mudik,” lanjut Achmad.

Misalnya, mengalokasikan satu persen dari anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) atau setara dengan Rp 4,66 triliun untuk subsidi transportasi mudik yang cukup untuk menggratiskan dua juta tiket bus atau 500 ribu tiket kereta ekonomi.

“Mudik yang menjadi penggerak ekonom setiap tahunnya, seharusnya menjadi momentum pemerintah membuktikan komitmennya,” jelas Achmad.

Baca juga:

Tak Hanya Ditilang, Pelanggar Ganjil - Genap di Rute Mudik Juga Dikeluarkan dari Tol

Menurut Achmad, tanpa perubahan paradigma, kebijakan mudik dan agenda pembangunan lainnya, akan tetap menjadi drama tahunan yang berujung pada kekecewaan publik.

“Tanpa perubahan paradigma, kebijakan mudik dan agenda pembangunan lainnya akan tetap menjadi drama tahunan yang berujung pada kekecewaan publik,” tutup Achmad. (knu)