Frengky Aruan
MerahPutih.com - Pemerintah diminta tak mempersulit masyarakat dengan mewajibkan pembelian LPG (Elpiji) 3 kilogram di pangkalan resmi.
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah harusnya tak membiarkan rakyat kecil menanggung kegagalan sistem yang dibuat.
Jika pemerintah benar-benar ingin memastikan LPG 3 kg hanya digunakan oleh yang berhak, maka pemangku kebijakanlah yang harus bekerja lebih keras.
“Bukan rakyat kecil yang harus beradaptasi dengan kebijakan yang menyusahkan,” tutur Achmad di Jakarta dikutip Selasa (4/2).
Achmad berujar, jika distribusi LPG 3 kg tidak tepat sasaran, itu bukan tanggung jawab mereka yang hanya ingin memasak untuk keluarganya. Semua ini adalah tanggung jawab Pemerintah yang diberi mandat untuk mengatur negara.
Baca juga:
Ketahuan Mainkan Harga LPG 3 Kg, Izin Pangkalan Resmi Bakal Dicabut
“Mereka yang seharusnya berpikir keras mencari solusi tanpa membuat rakyat kecil makin susah,” ungkap Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.
Achmad menuturkan, rakyat kecil tidak butuh kebijakan yang berbelit-belit. Mereka hanya butuh hidup yang lebih mudah, akses yang lebih gampang, dan jaminan bahwa hak mereka tidak akan diutak-atik dengan alasan tepat sasaran.
“Kalau pemerintah serius ingin menyejahterakan rakyat kecil, maka tugas mereka adalah membuat sistem yang melindungi dan mempermudah,” sebut Achmad.
Achmad juga mengingatkan, tugas pemerintah bukan untuk menyulitkan hidup rakyat kecil, tetapi untuk memastikan mereka mendapatkan haknya tanpa harus bersusah payah.
“Jangan buat mereka harus mengantre panjang, berjalan jauh dan merasa dihukum hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang sudah menjadi hak mereka,” imbuh dia. (Knu)
