Negara Dituntut Berani Usir Kapal Tiongkok, Pengamat: Kalau Diam Laut Lain Bakal Diambil

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin mendesak pemerintah pusat untuk bertindak tegas melakukan pengusiran kapal-kapal milik Cina yang berada di perairan natuna.

Keberadaan kapal Cina di laut Natuna yang diduga mencuri kekayaan hasil Indonesia itu, menurut Ujang, telah mengganggu kedaulatan RI. Ia pun meminta pemerintah tak lembek menanggapi gangguan itu.

Baca Juga

TNI Beberkan Cara Kapal Ilegal Tiongkok Jarah Ikan di Laut Natuna

"Jadi harus diusir mereka yang tidak izin masuk perairan natuna," kata Ujang saat dihubungi Merahputih.com, Senin (6/1).

Ujang menilai bila Indonesia melunak dan tidak melakukan pengusiran terkait keberadaan kapal Cina, ditakutkan nantinya negara lain akan berani mencuri hasil Indonesia di wilayah lain.

Menurut dia, keberadaan kapal Cina di laut tersebut merupakan peringatan bagi untuk bersikap tegas dan harus mempunyai keberanian untuk bertindak tegas.

Baca Juga

Polemik di Natuna, DPR MInta Pemerintah Tak Terprovokasi Tiongkok

"Karena jika sikap pemerintah lembek, maka bisa saja dikemudian hari perairan lain atau pulau lain juga kan diklaim negara lain. Ini sangat bahaya," paparnya.

Laut Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditetapkan melalui Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Ujang berpendapat hubungan politik Indonesia dengan Cina akan terganggu jika pemerintah mengusir pakal-kapal tersebut. Tapi, kata dia, hal itu sudah tepat karena kedaulatan Indonesia sudah diganggu.

Baca Juga

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia Rentan Konflik Maritim

"Bisa saja hubungan bilateral kedua negara akan terganggu. Tapi demi NKRI dan demi kedaulatan negara, maka sikap tegas perlu dilakulan," tutupnya. (Asp)