Pemerintah Dorong Pemanfaatan Potensi Energi Surya di Masa Depan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 21 April 2022
Pemerintah Dorong Pemanfaatan Potensi Energi Surya di Masa Depan

Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Utilisasi sumber energi alternatif dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi laju impor BBM diakselerasi pemerintah bersamaan dengan upaya penerapan prinsip net zero emission.

Transisi energi, efisiensi energi, dan ekonomi hijau pun didorong dengan mengakselerasi penggunaan energi surya. Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar hingga 3.294 gigawatt.

Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mampu menjadi andalan sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus bisa menggerakkan ekonomi hijau.

Baca Juga:

Aktivitas Meningkat, PLN Sudah Jual Listrik 65,42 Terawatt Jam

Tidak hanya itu, kata dia, PLTS juga dapat menciptakan kemampuan manufaktur baru sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Saat ini kapasitas terpasang energi surya baru mencapai 200,1 megawatt, sehingga ini merupakan salah satu alternatif yang terus didorong dan memberikan hasil positif terutama untuk mendiversifikasi energi,” ucap Airlangga, Kamis (21/4).

Terkait penurunan emisi, pemerintah mempunyai target penurunan emisi sebesar 956 juta ton CO2 di tahun 2050. Untuk itu, pemanfaatan EBT sebagai sumber energi ramah lingkungan pun terus ditingkatkan.

Baca Juga:

Lectric Luncurkan Sepeda Listrik Versi Murah

Politikus senior Golkar ini juga tegaskan, kerja keras dan langkah strategis diperlukan untuk mencapai target-target tersebut.

Dibutuhkan dukungan, komitmen, dan kolaborasi dari para stakeholder, termasuk regulasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, pengembang, dan para pelaku industri.

Ia pun berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi surya berupa PLTS Atap, utamanya di Pulau Jawa, PLTS Terapung, PLTS di bekas lahan tambang, dan PLTS hydro serta hybrid.

"Sehingga mampu mendorong pertumbuhan rantai pasok di dalam negeri baik investasi ditingkat hulu maupun di hilir,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Honda Bakar Rp570 triliun untuk Proyek Mobil Listrik

#Airlangga Hartarto #Pembangkit Listrik #PLTS Atap
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Bagikan