Pemerintah Diyakini Masih 'Sakti' Tangani Banjir Aceh Tanpa Campur Tangan Asing

Merahputih.com - Pemerintah Indonesia diyakini memiliki kapasitas mumpuni untuk mengatasi dampak bencana alam di Provinsi Aceh secara mandiri.

Pemerintah juga telah melakukan kalkulasi yang sangat matang terkait sumber daya dan kemampuan nasional dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

“Pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani persoalan banjir di Aceh. Selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, itu berarti pemerintah telah menakar dan memiliki kemampuan dalam menangani seluruh permasalahan yang ada,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12).

Baca juga:

Bendera Putih Bertebaran di Aceh setelah Bencana, Gubernur Mualem: itu bukan Bentuk Menyerah dan Putus Asa

Respons Terhadap Surat Bantuan Internasional

Mengenai langkah Pemerintah Aceh yang mengirimkan surat permohonan bantuan kepada organisasi internasional seperti PBB, UNDP, dan UNICEF, Ujang Bey menghimbau semua pihak untuk tetap tenang.

Menurutnya, fokus utama saat ini bukanlah memperdebatkan surat tersebut, melainkan memastikan bantuan logistik dan pemulihan bagi warga terdampak berjalan secara simultan.

Politisi dari Fraksi NasDem ini juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Aceh.

Koordinasi yang harmonis antara pusat dan daerah sangat diperlukan guna menghindari distorsi informasi atau perbedaan persepsi di mata publik mengenai kedaulatan penanganan bencana.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Bahlil karena Ketahuan Bohong Listrik di Aceh Sudah Menyala

Sikap optimistis ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam menanggulangi rangkaian bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Meski mengapresiasi tawaran bantuan dari negara-negara sahabat, Presiden memastikan bahwa kekuatan domestik masih menjadi prioritas utama.

“Saya berharap dalam waktu dekat, Mendagri, sebagai kementerian yang membawahi pemerintahan daerah, dapat mengomunikasikan hal ini dengan baik bersama Pemerintah Aceh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” tuturnya.