Pemerintah Dinilai Terlalu Tinggi Pasang HPP Beras

MerahPutih Pangan - Pemerintah dinilai terlalu tinggi dalam menentukan harga pokok produksi (HPP) untuk beras. Hal ini berdampak pada tinggi harga beras ditingkat penjual. Saat ini, HPP beras berada di level Rp7.300 di tingkat penggiling. Tetapi jika sudah masuk di pasaran harga beras melambung tinggi. Hal itu diungkapkan oleh Mantan Direktur Bulog Lely Pelitasari Soebekty.

"Jadi hpp ini sebetulnya menjadi harga pedoman bagi bulog untuk memenuhi, jadi hpp ini disusun berdasarkan struktur salah satu komponen ini ongkos produksi. kenapa hpp bisa sebesar ini 7300, karena disalah satunya ongkos produksi kita lebih tinggidaripada di negara-negara lain," kata Lely saat ditemui usai menghadiri diskusi 'Senator Kita' di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Lely menambahkan sebaiknya pemerintah harus memperbaiki sektor hulu yang merupakan sentra produksi beras. Disamping itu, peran Bulog sudah harus dioptimalkan dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

"Kenapa di sektor hulu, problemnya di sektor hulu. Walaupun belakangan sektor-sektor penggilingan mengaku kita bisa kok memproduksi biaya yang jauh lebih murah. Harga HPP ini akan menjadi patokan bagaimana level kesejahteraan petani tetap terjaga, dan jangan sampai terlalu murah yang berimbas kerugian pada petani," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya mengusulkan kepada pemerintah untuk menurunkan hpp dari lever Rp7.300 ke lebih rendah lagi, sehingga meminimalisir pelonjokkan harga beras di tingkat konsumen.

"Kalau ketinggian juga satu anggaran pemerintah tidak cukup, kemudian kalau tinggi dia pun akan rugi masyarakat konsumen, nanti hpp itu menjadi indikator kepada pedagang untuk harga jual kepada konsumen," tutupnya.(abi)

Baca Juga:

1. Pengamat: Harga Pangan Terkendali, Buruh Dijamin Tak Demo
2. Rachmat Gobel: Sepuluh Bulan Menjabat Urus Produksi Pangan
3. BI: Oktober Deflasi 0,08 Persen Didorong Harga Bahan Pangan
4. Antisipasi El Nino, Pemerintah Siapkan Rencana Pangan Nasional
5. Jokowi-JK Belum Mampu Bereskan Data Pangan