Pemerintah Diminta Segera Inisiasi Pemulihan Produktivitas Gabah Usai Demak Dilanda Banjir Parah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Diminta Segera Inisiasi Pemulihan Produktivitas Gabah Usai Demak Dilanda Banjir Parah

Kawasan Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Banjir Demak, rehabilitasi lahan pertanian, dan stabilitas pangan nasional menjadi sorotan utama setelah tanggul Sungai Tuntang jebol dan merendam 671 hektare sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Pemerintah perlu segera menginisiasi langkah pemulihan komprehensif guna menjaga produktivitas gabah di wilayah penyangga pangan tersebut. Dampak bencana ini meluas hingga merendam ribuan rumah warga dan memaksa evakuasi besar-besaran di titik-titik terdampak.

Baca juga:

Ketua DPR Desak Evaluasi Total Mitigasi Bencana Usai Banjir Demak Menelan Korban

Ancaman Serius Stabilitas Pangan Nasional

Kondisi darurat ini memicu reaksi keras dari parlemen. Banjir yang melanda Demak bukan sekadar bencana lokal, melainkan gangguan nyata terhadap rantai pasok pangan. Luapan air yang merusak ratusan hektare tanaman padi mengancam ketersediaan stok beras di Jawa Tengah.

Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI, Alex, menyatakan bahwa pemerintah harus melihat fenomena ini sebagai alarm bagi kedaulatan pangan.

“Banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak perlu dibaca sebagai gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan di tingkat tapak,” ujar Alex, Rabu (8/4).

Kompleksitas Rehabilitasi Sawah Pascabanjir

Proses pemulihan sektor pertanian pascabencana memerlukan penanganan teknis yang jauh lebih rumit daripada perbaikan infrastruktur fisik. Petani kerap menghadapi kehilangan modal total dan ketidakpastian musim tanam akibat rusaknya unsur hara tanah serta endapan lumpur.

Alex menekankan bahwa dampak paling menyakitkan bagi petani justru muncul saat air mulai surut. Tanpa intervensi pemerintah, para petani akan kesulitan memulai kembali masa tanam karena keterbatasan ekonomi.

Baca juga:

Akses Demak ke Semarang Terputus Akibat Tanggung Jebol

“Yang hilang bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi, waktu kerja, dan peluang panen yang bergeser tanpa kepastian. Kehilangan lahan produktif dalam skala besar tidak lagi dapat dipandang sebagai kerugian lokal semata,” jelas dia.

Pemerintah kini memikul tanggung jawab besar untuk menyusun skema perlindungan produksi pertanian yang lebih responsif. Langkah cepat sangat diperlukan agar krisis di tingkat daerah tidak bereskalasi menjadi krisis pangan nasional di masa depan.

#Demak #Banjir Demak #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Bagikan