Pemerintah Diminta Segera Inisiasi Pemulihan Produktivitas Gabah Usai Demak Dilanda Banjir Parah

Merahputih.com - Banjir Demak, rehabilitasi lahan pertanian, dan stabilitas pangan nasional menjadi sorotan utama setelah tanggul Sungai Tuntang jebol dan merendam 671 hektare sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Pemerintah perlu segera menginisiasi langkah pemulihan komprehensif guna menjaga produktivitas gabah di wilayah penyangga pangan tersebut. Dampak bencana ini meluas hingga merendam ribuan rumah warga dan memaksa evakuasi besar-besaran di titik-titik terdampak.

Baca juga:

Ketua DPR Desak Evaluasi Total Mitigasi Bencana Usai Banjir Demak Menelan Korban

Ancaman Serius Stabilitas Pangan Nasional

Kondisi darurat ini memicu reaksi keras dari parlemen. Banjir yang melanda Demak bukan sekadar bencana lokal, melainkan gangguan nyata terhadap rantai pasok pangan. Luapan air yang merusak ratusan hektare tanaman padi mengancam ketersediaan stok beras di Jawa Tengah.

Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI, Alex, menyatakan bahwa pemerintah harus melihat fenomena ini sebagai alarm bagi kedaulatan pangan.

“Banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak perlu dibaca sebagai gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan di tingkat tapak,” ujar Alex, Rabu (8/4).

Kompleksitas Rehabilitasi Sawah Pascabanjir

Proses pemulihan sektor pertanian pascabencana memerlukan penanganan teknis yang jauh lebih rumit daripada perbaikan infrastruktur fisik. Petani kerap menghadapi kehilangan modal total dan ketidakpastian musim tanam akibat rusaknya unsur hara tanah serta endapan lumpur.

Alex menekankan bahwa dampak paling menyakitkan bagi petani justru muncul saat air mulai surut. Tanpa intervensi pemerintah, para petani akan kesulitan memulai kembali masa tanam karena keterbatasan ekonomi.

Baca juga:

Akses Demak ke Semarang Terputus Akibat Tanggung Jebol

“Yang hilang bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi, waktu kerja, dan peluang panen yang bergeser tanpa kepastian. Kehilangan lahan produktif dalam skala besar tidak lagi dapat dipandang sebagai kerugian lokal semata,” jelas dia.

Pemerintah kini memikul tanggung jawab besar untuk menyusun skema perlindungan produksi pertanian yang lebih responsif. Langkah cepat sangat diperlukan agar krisis di tingkat daerah tidak bereskalasi menjadi krisis pangan nasional di masa depan.