Pemerintah Diminta Atasi Disparitas Muatan Berangkat dan Balik di Tol Laut

MerahPutih.com - Program tol laut yang digencarkan oleh pemerintah harusnya dapat ditingkatkan kinerjanya dengan mengatasi beberapa persoalan.

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menyatakan salah satu persoalan tol laut ialah disparitas atau ketimpangan antara jumlah muatan berangkat dan balik yang kini masih terlalu lebar.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Layanan Tol Laut Pelni Melonjak 300 Persen

"Dari catatan Kemenhub per 1 April 2022 total muatan berangkat sebesar 3.929 TEUs (twenty-foot equivalent unit), sedangkan muatan balik hanya sebesar 1.398 TEUs. Ada perbedaan sekitar 35 persen," kata Toriq Hidayat dilansir dari Antara

Menurut Toriq, hal tersebut menunjukkan belum proporsionalnya antara loading atau beban muatan pergi dan kembali, sehingga membuat ketidakseimbangan biaya logistik

Untuk itu, ujar dia, aspek muatan balik dalam tol laut harus betul-betul optimal dan ditingkatkan.

Ia menyebutkan, masyarakat sudah banyak yang memanfaatkan tol laut. Jika melihat datanya, sejak diresmikan, tol laut jumlah muatan memang terus meningkat.

Pada 2016, lanjutnya, jumlah muatan tercatat sebesar 81.404 ton, dan angka tersebut terus meningkat ke 477.600 ton pada 2021. Hal ini menunjukkan upaya menyeimbangkan pembangunan Indonesia timur dan barat mulai tampak.

"Namun, disparitas antara aspek muatan berangkat dari pelabuhan utama dan muatan kembali dari pelabuhan daerah, menjadikan biaya logistik di Indonesia belum efisien," paparnya.

Selain itu, ujar dia, secara umum usaha mewujudkan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi ke setiap daerah lewat tol laut dinilai masih belum merata.

Ia berpendapat untuk tol laut secara khusus, harus ada tindakan kreatif dari pemegang kebijakan yang dapat mendongkrak setiap daerah memiliki produk unggulan.

"Yang dapat dijual ke daerah lain. Sederhananya setiap daerah adalah konsumen sekaligus produsen," kata Toriq.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menggandeng Kementerian Pertanian dan BPH Migas mengoptimalkan angkutan kapal ternak yang telah berjalan selama tujuh tahun melalui pemanfaatan teknologi informasi.

"Angkutan khusus ternak yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan hampir tujuh tahun dan sudah banyak mengalami peningkatan dan perkembangan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Mugen Sartoto.

Program tol laut khusus ternak merupakan salah satu subsistem dari sistem angkutan laut nasional, yang diselenggarakan oleh pemerintah dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri, yang mana salah satunya adalah daging, maka pemerintah menyelenggarakan angkutan khusus ternak di dalam negeri, dengan memberikan subsidi pengoperasian angkutan khusus ternak.

Angkutan khusus ternak yang dilakukan oleh pemerintah banyak mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitasnya dari tahun 2015-2021 dengan total capaian realisasi muatan berjumlah 181.212 ekor.

"Kami mohon bantuan Kementerian Pertanian dan dinas terkait agar mengidentifikasi daerah mana saja yang berpotensi sebagai penghasil ternak untuk diusulkan sebagai daerah distributor ternak. Seharusnya sebelum kapal tiba di pelabuhan muat, ternak sudah siap diangkut sehingga kapal tidak menunggu muatan di pelabuhan," ungkap Mugen. (*)

Baca Juga:

Gandeng GoJek, Kemenhub Segera Hentikan Monopoli Tol Laut