Pemerintah Berupaya Bangun 'Smart Defence System' di IKN
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. ANTARA/Aji Cakti.
Merahputih.com - Pemerintah tengah berupaya membangun sistem pertahanan cerdas di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan cara berkoordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.
Sistem itu dibangun karena IKN akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia ke depannya.
"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto dikutip Antara, Jumat (10/5).
Baca juga:
Merujuk pada rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024, pemerintah harus meningkatkan pertahanan lantaran presiden sudah mulai berkantor di IKN pada Juli, tahun ini.
Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan.
Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025.
“Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN,” ungkapnya.
Baca juga:
Menteri Basuki Cek Rumah Dinasnya di IKN: Semua Lokal, Kecuali Sistem Smart Home-nya
Kisdiyanto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN.
Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
MK Batasi HGU Tanah IKN Sampai 190 Tahun yang Ditetapkan Era Jokowi Jadi 35 Tahun
Indonesia - Australia Sepakati Penguatan Kerja Sama Pertahanan, Prabowo: Tetangga yang Baik Itu Penting
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN