Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Indonesia memiliki potensi listrik EBT cukup besar sekitar 442 Gigawatt (GW) dan baru terimplementasi sebesar 2,4 persen atau 10,4 GW. Khusus panas bumi, potensinya di Indonesia mencapai 23,9 GW dan baru terealisasi produksi listrik hingga Mei 2020 sebesar 8,17 persen atau 6.494 GWh.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menyiapkan kompensasi berupa biaya penggantian (reimbursement cost) untuk aktivitas eksplorasi dan insentif pengembangan infrastruktur panas bumi, agar memacu investasi energi baru dan terbarukan (EBT).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sujiastoto menjelaskan pemberian kompensasi dilakukan agar harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) lebih terjangkau.
Baca Juga:
Kritikan ICW Salah Alamat, Pengamat: BIN Bukan Penegak Hukum
Saat ini, lanjut ia, energi panas bumi yang ramah lingkungan memiliki karakteristik risiko dan biaya investasi yang tinggi, sehingga memerlukan sejumlah insentif.
"Pemerintah memberikan insentif dan kompensasi sehingga harga listrik EBT di masyarakat menjadi terjangkau, namun keekonomian bagi pengembang masih tercapai," katanya.
Ia mengatakan, ada beberapa insentif dan kompensasi agar harga di PT PLN (Persero) lebih baik. Seperti, pemberian biaya eksplorasi dan tax holiday. Insentif, lanjut ia, bikin biaya produksi listrik yang dihasilkan dapat ditekan dan menambah gairah iklim investasi sekaligus berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Kementerian ESDM memproyeksikan bila aturan insentif dan kompensasi tersebut diimplementasikan, ada penurunan harga panas bumi sekitar 2,5 hingga 4 sen dolar AS per kilo Watt hour (kWh).
"Jika ini diterapkan, tarif listrik bisa terjangkau oleh masyarakat dan risiko (investasi) panas bumi bisa murah, sehingga (pengembang) bisa mendapatkan akses dana yang lebih murah," katanya.
Baca Juga:
Polisi Berlakukan Contraflow dan Buka Tutup Rest Area Saat Libur Idul Adha
