Pemerintah Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat Senilai Rp 1,02 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Februari 2024
Pemerintah Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat Senilai Rp 1,02 Triliun

Ilustrasi bendungan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, akan menjadi bendungan pertama di provinsi tersebut. Bendungan ini, membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong-Budong.

Bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Baca Juga:

5 Bendungan Siap Diresmikan Awal 2024, Ini Daftarnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan tersebut akan dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki.

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam rangka pengembangan dan peningkatan daerah irigasi (DI) seluas 3.577 hektare . Bendungan ini akan memiliki kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik.

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR, Dedi Yudha Lesmana, mengatakan kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai pada September 2023.

"Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27 persen," kata Dedi.

Pembangunan bendungan tersebut dilakukan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT Indra Karya - PT Tuah Agung Anugrah - PT Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp 1,02 triliun.

Bendungan Budong-Budong memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kondisi ini diyakini bakal bermanfaat karena Kabupaten Mamuju Tengah diperkirakan akan melakukan banyak kegiatan pembangunan, baik pada bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri, yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana, seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik, kata keterangan tersebut.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38 persen dan sekitar 24 persen lahan kering sekunder. Kabupaten ini terdiri atas lima kecamatan, yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan nilam.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai, yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang, yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. (*)

Baca Juga:

Atasi Banjir Bekasi dan Karawang, Pemerintah Bangun 2 Bendungan

#Infrastruktur #Proyek Infrastruktur #Kemen PUPR #Kementerian PUPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Tol Banda Aceh–Sigli Bakal Jadi Landasan Darurat Pesawat Tempur, Ada 4 Tol Disiapkan Kementerian PU
Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk melayani mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, tetapi juga harus mampu memberikan nilai strategis bagi kepentingan nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Tol Banda Aceh–Sigli Bakal Jadi Landasan Darurat Pesawat Tempur, Ada 4 Tol Disiapkan Kementerian PU
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
Jembatan Enang Enang Diperbaiki Warga Bakal Diperkuat Kementerian PUPR
Jembatan Enang-enang dapat dipakai masyarakat, dengan kendaraan kecil sembari menunggu proses perbaikan dan pembangunan jembatan permanen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Jembatan Enang Enang Diperbaiki Warga Bakal Diperkuat Kementerian PUPR
Indonesia
Alokasi Dana Buat Bangun Sekolah Rakyat Tahap III Capai Rp 26,30 Triliun
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Alokasi Dana Buat Bangun Sekolah Rakyat Tahap III Capai Rp 26,30 Triliun
Indonesia
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Presiden mengajak pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas, Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas pada 21 Juni 2026. Proyek ini dirancang untuk memudahkan akses pejalan kaki.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Pemprov DKI Bakal Groundbreaking Jembatan Donat Dukuh Atas, Perkuat Konektivitas Transportasi Jakarta
Indonesia
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Revitalisasi Taman Sriwedari kini menuai polemik. Ahli waris memperingatkan Pemprov Solo agar tidak mengganggu lahan sengketa.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Indonesia
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Komisi V DPR mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh. Langkah tersebut dinilai sangat krusial.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Indonesia
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Genangan air got berwarna hitam dan berbau menyengat di Jalan Satu Maret, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menimbulkan keresahan warga.
Wisnu Cipto - Selasa, 03 Maret 2026
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Bagikan