Pemerintah Bangun 22 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan fisik infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah proyek yang tengah dilaksanakan adalah pekerjaan hunian pekerja konstruksi sebanyak 22 tower.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, hunian pekerja konstruksi ini, dapat dijadikan kantor bersama.

Baca Juga:

4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Seluruh pekerja mulai dari staf hingga manajer kontraktor, termasuk konsultan diharapkan tinggal jadi satu di hunian pekerja ini agar mudah untuk berkoordinasi.

"Tidak usah di tempat lain agar terkoordinir dengan rapi," kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/10).

Selain infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter/detik dan Kota Balikpapan sebesar 500 liter/detik.

Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55 persen. Kemudian juga Intake Sungai Sepaku untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 3000 liter/detik. Intake Sungai Sepaku berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan teknologi modular karya anak bangsa untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Kementerian PUPR berencana membangun rumah susun (rusun) untuk hunian pekerja konstruksi di IKN yang akan menampung minimal 15.600 tenaga kerja.

Proyek ini merupakan kegiatan tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022-2023 yang diharapkan secara fungsional dapat diselesaikan sebelum akhir 2022.

Pemerintah membangun IKN di Kalimantan Timur dalam empat fase pembangunan dari 2022 hingga 2045. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

Sebanyak 20 persen dari total kebutuhan biaya tersebut akan bersumber dari anggaran pemerintah, sedangkan 80 persen berasal dari kerja sama dengan investor. (Asp)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Setuju Ada Pembangunan Sirkuit di IKN Nusantara