Pemerintah Bakal Lakukan Efisiensi, DPR Desak Proses Pendidikan Harus Tetap Tatap Muka

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 Maret 2026
Pemerintah Bakal Lakukan Efisiensi, DPR Desak Proses Pendidikan Harus Tetap Tatap Muka

Mendikdasmen Abdul Mu'ti (tengah berbaju putih) saat berinteraksi dengan siswa TK milik TNI AU memperkenalkan pelajaran matematika. (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian buka suara soal wacana work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Hetifah, WFH dapat menjadi solusi di tengah kondisi global yang memengaruhi sektor energi. Namun, penerapannya tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Kami memahami wacana WFH bagi ASN sebagai langkah penghematan BBM di tengah dinamika global. Untuk sektor administratif, WFH bisa diterapkan secara selektif tanpa mengganggu layanan publik," kata Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).

Baca juga:

MBG Dipastikan Tidak Akan Terkena Kebijakan Efisiensi Anggaran

Menurut Hetifah, WFH dapat menjadi solusi di tengah kondisi global yang memengaruhi sektor energi. Namun, penerapannya tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Sekolah dan perguruan tinggi tetap perlu memprioritaskan pembelajaran tatap muka karena lebih efektif dalam pembelajaran dan pembentukan karakter," tegas dia.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan penggunaan sistem hybrid, yakni kombinasi antara daring dan tatap muka. Skema ini bisa diterapkan secara terbatas dan situasional.

Hetifah menekankan bahwa efisiensi energi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.

“Prinsipnya, efisiensi BBM penting, tapi kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.

Ia berharap kebijakan WFH bisa diterapkan secara tepat sasaran agar manfaatnya maksimal tanpa berdampak negatif pada layanan publik maupun dunia pendidikan.

Sejumlah negara lain telah mengumumkan kebijakan penghematan energi sebagai respons atas ketidakpastian global. Thailand misalnya, meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, membatasi penggunaan lift dan eskalator, serta mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26–27 derajat Celsius.

Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik, sementara Pakistan menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah. (Pon)

#Efisiensi Anggaran #Work From Home (WFH) #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Berita Foto
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Jurnalis menggelar doa bersama untuk lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 18 September 2026
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa sudah menutup 328 BUMN. Target hemat anggaran bisa menembus Rp 100 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Bagikan