Pemerintah Bakal Lakukan Efisiensi, DPR Desak Proses Pendidikan Harus Tetap Tatap Muka

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 Maret 2026
Pemerintah Bakal Lakukan Efisiensi, DPR Desak Proses Pendidikan Harus Tetap Tatap Muka

Mendikdasmen Abdul Mu'ti (tengah berbaju putih) saat berinteraksi dengan siswa TK milik TNI AU memperkenalkan pelajaran matematika. (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian buka suara soal wacana work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Hetifah, WFH dapat menjadi solusi di tengah kondisi global yang memengaruhi sektor energi. Namun, penerapannya tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Kami memahami wacana WFH bagi ASN sebagai langkah penghematan BBM di tengah dinamika global. Untuk sektor administratif, WFH bisa diterapkan secara selektif tanpa mengganggu layanan publik," kata Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).

Baca juga:

MBG Dipastikan Tidak Akan Terkena Kebijakan Efisiensi Anggaran

Menurut Hetifah, WFH dapat menjadi solusi di tengah kondisi global yang memengaruhi sektor energi. Namun, penerapannya tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Sekolah dan perguruan tinggi tetap perlu memprioritaskan pembelajaran tatap muka karena lebih efektif dalam pembelajaran dan pembentukan karakter," tegas dia.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan penggunaan sistem hybrid, yakni kombinasi antara daring dan tatap muka. Skema ini bisa diterapkan secara terbatas dan situasional.

Hetifah menekankan bahwa efisiensi energi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.

“Prinsipnya, efisiensi BBM penting, tapi kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.

Ia berharap kebijakan WFH bisa diterapkan secara tepat sasaran agar manfaatnya maksimal tanpa berdampak negatif pada layanan publik maupun dunia pendidikan.

Sejumlah negara lain telah mengumumkan kebijakan penghematan energi sebagai respons atas ketidakpastian global. Thailand misalnya, meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, membatasi penggunaan lift dan eskalator, serta mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26–27 derajat Celsius.

Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik, sementara Pakistan menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah. (Pon)

#Efisiensi Anggaran #Work From Home (WFH) #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Program Kompor Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Program Kompor Listrik
Berita Foto
Aksi Mahasiswa UMT Gelar Aksi Demonstrasi di Gerbang Pancasila Gedung DPR Jakarta
Aksi unjuk rasa Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Aksi Mahasiswa UMT Gelar Aksi Demonstrasi di Gerbang Pancasila Gedung DPR Jakarta
Berita Foto
Raker Menpora Erick Thohir Bahas Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir saat mengikuti Raker dengan Komisi X DPR, di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Menpora Erick Thohir Bahas Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery
Berita Foto
Raker Perdana Kepala BGN Naniek S Deyang dengan Komisi IX DPR Bahas RKA 2027
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S.Deyang saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Perdana Kepala BGN Naniek S Deyang dengan Komisi IX DPR Bahas RKA 2027
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Kementerian PANRB menyebut kebijakan WFH ASN tidak menurunkan kinerja maupun kualitas pelayanan publik. Sebanyak 95 persen layanan tetap stabil dan digitalisasi pemerintahan semakin meningkat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Bagikan