Pemda Didorong Adaptasi Lingkungan Dalam Rencana Pembangunan

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Oktober 2017
Pemda Didorong Adaptasi Lingkungan Dalam Rencana Pembangunan

Pemda Kupang terima bantuan (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena pemerintah daerah didorong menerapkan dalam rencana pembangunan.

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten menerapkan program adaptasi terhadap lingkungan dengan memasukkannya ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Bappenas Rohmad Supriadi di Kupang, Minggu (22/10) mengatakan program tersebut berguna untuk masyarakat khususnya petani dan nelayan yang masih bergantung dengan keadaan alam, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan iklim.

"Mata pencaharian masyarakat yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam seperti petani dan nelayan sangat bergantung dengan alam, maka Bappenas mendorong daerah untuk memiliki perencanaan adaptasi terhadap lingkungan," katanya.

Program adaptasi terhadap lingkungan dapat berupa penerapan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan masyarakat, misalnya saja teknologi yang dibutuhkan petani untuk menghadapi kekeringan.

"Jadi, setiap provinsi atau kabupaten menganalisa kesesuaian teknologi dengan keperluan masing-masing daerah," kata dia.

Sementara itu, Bappenas melakukan pemetaan kebutuhan teknologi yang diperlukan masing-masing wilayah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Rohmad Supriadi sebagaimana dilansir Antara mengatakan selama ini daerah baru sebatas memasukkan program mitigasi perubahan iklim seperti penghijauan dan energi seperti menggunakan energi matahari, namun program adaptasi lingkungan kurang intensif.

"Sebenarnya secara nasional semua provinsi sudah memiliki program tersebut, hanya masalah intensitas programnya masih kurang , nah itu yang kita dorong agar program tersebut dapat langsung membantu petani dalam mengatasi kekeringan," kata Rohmad Supriadi.(*)

#Bappenas #Pemerintah Daerah #Kupang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Cadangan Beras 5 Juta Ton Diklaim Bikin Harga Beras Premium Stabil
harga eceran tertinggi (HET) digunakan sebagai acuan pengendalian harga di tingkat konsumen guna menjaga keterjangkauan pangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Cadangan Beras 5 Juta Ton Diklaim Bikin Harga Beras Premium Stabil
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
Produktivitas 'Sawit Rakyat' Belum Optimal, Tata Kelola Kebijakan Dinilai Jadi Penghambat
Produktivitas Sawit Rakyat dinilai belum optimal. Hal itu akan menjadi keterbatasan selama tata kelola hingga akses modalnya belum dibehani.
Soffi Amira - Senin, 09 Maret 2026
Produktivitas 'Sawit Rakyat' Belum Optimal, Tata Kelola Kebijakan Dinilai Jadi Penghambat
Indonesia
Gagas Gerakan Indonesia ASRI, Prabowo Minta Pemda Tertibkan Baliho dan Spanduk
Presiden Prabowo Subianto menggagas Gerakan Indonesia ASRI dan meminta pemerintah daerah menertibkan baliho serta spanduk demi keindahan kota.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Gagas Gerakan Indonesia ASRI, Prabowo Minta Pemda Tertibkan Baliho dan Spanduk
Indonesia
Menteri PPN/Bappenas Sebut Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, bahwa MBG lebih mendesak dari lapangan kerja. Hal itu pun memicu kontroversi.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Menteri PPN/Bappenas Sebut Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Indonesia
Camat di Medan Main Judol Pakai Uang Pemda Rp 1,2 Miliar, Komisi II DPR: Harus Dipecat dari ASN
Komisi II DPR meminta camat di Medan yang bermain judol dengan uang Pemda, segera dipecat dari ASN.
Soffi Amira - Kamis, 29 Januari 2026
Camat di Medan Main Judol Pakai Uang Pemda Rp 1,2 Miliar, Komisi II DPR: Harus Dipecat dari ASN
Indonesia
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
Indonesia
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Kemenkeu terus meningkatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendalami persoalan dana mengendap pemda di bank.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Indonesia
Dana Rp 234 Triliun Mengendap di Bank, DPR Ingatkan Pemda Segera Realisasikan APBD
Anggota Komisi II DPR menilai percepatan penyerapan anggaran daerah sangat penting untuk menjaga sirkulasi ekonomi lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
Dana Rp 234 Triliun Mengendap di Bank, DPR Ingatkan Pemda Segera Realisasikan APBD
Indonesia
Pemerintah Daerah Diperintahkan Siapkan Lahan Buat Gudang Koperasi Merah Putih
Pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di berbagai daerah dilaksanakan pada Oktober 2025 dan terus bergulir ke depannya secara bertahap.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Pemerintah Daerah Diperintahkan Siapkan Lahan Buat Gudang Koperasi Merah Putih
Bagikan