Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia


Mekah. Foto: Pixabay
MerahPutih.com - DPP Partai Demokrat mempertanyakan kinerja Kementerian Agama (Kemenag) yang tak mendapatkan kouta haji sehingga jemaah haji di tahun 2021 ini tidak diberangkatkan.
Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menyatakan, kegagalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2021 menunjukkan jika pemerintah tidak siap dalam melindungi hak umat muslim melaksanakan kewajiban ibadahnya.
Baca Juga
Utang Indonesia ke Arab Saudi Penyebab Pembatalan Haji Tahun Ini? Ini Klarifikasi Menag
Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan pemberangkatan jemaah haji. Pemerintah tidak boleh berpasrah diri dan menyandarkan alasan kegagalan pemberangkatan jamaah haji karena pandemi COVID-19.
"Negara lain yang juga terdampak COVID-19 akan tetap memberangkatkan jamaah haji mereka," kata mantan aktivis jebolan Universitas Indonesia (UI) ini.

Taufiqurrahman bilang, tak dapatnya kuota haji di tahun telah mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.
Ia pun mengusulkan agar Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk ikut turun membantu Pemerintah Jokowi-Maruf Amin melobi pemerintah Arab Saudi agar umat muslim di Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan, jika Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji di tahun 2021 ini.
"Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M," ujar Menag Yaqut dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di akun Instagram Kemenag, Kamis (3/6). (Asp)
Baca Juga
Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo

RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama

Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah

Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kilat Sampai Malam Demi Bahas RUU Haji
