Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia
Mekah. Foto: Pixabay
MerahPutih.com - DPP Partai Demokrat mempertanyakan kinerja Kementerian Agama (Kemenag) yang tak mendapatkan kouta haji sehingga jemaah haji di tahun 2021 ini tidak diberangkatkan.
Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menyatakan, kegagalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2021 menunjukkan jika pemerintah tidak siap dalam melindungi hak umat muslim melaksanakan kewajiban ibadahnya.
Baca Juga
Utang Indonesia ke Arab Saudi Penyebab Pembatalan Haji Tahun Ini? Ini Klarifikasi Menag
Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan pemberangkatan jemaah haji. Pemerintah tidak boleh berpasrah diri dan menyandarkan alasan kegagalan pemberangkatan jamaah haji karena pandemi COVID-19.
"Negara lain yang juga terdampak COVID-19 akan tetap memberangkatkan jamaah haji mereka," kata mantan aktivis jebolan Universitas Indonesia (UI) ini.
Taufiqurrahman bilang, tak dapatnya kuota haji di tahun telah mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.
Ia pun mengusulkan agar Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk ikut turun membantu Pemerintah Jokowi-Maruf Amin melobi pemerintah Arab Saudi agar umat muslim di Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan, jika Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji di tahun 2021 ini.
"Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M," ujar Menag Yaqut dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di akun Instagram Kemenag, Kamis (3/6). (Asp)
Baca Juga
Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Legalisasi Perjalanan Umrah Mandiri Jangan Timbulkan Korban di Lapangan
DPR Harap Kementerian Haji Tak Tutupi Penetapan BPIH, Bongkar Semua Agar Jemaah Tak Rugi
Jemaah Haji Indonesia Membanjir Namun Turis Arab yang Mampir Secuil, Kemenhaj Paksa Kemenpar Gerak Cepat Promosi di Saudi
Protes Amphuri Munculnya Legalisasi Umrah Mandiri di Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara